Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah (pemda), untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.
"Meskipun saat ini sudah berada pada penghujung musim hujan, namun tetap harus waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi mengingat terjadi peningkatan intensitas hujan beberapa waktu belakangan," kata Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Andre Notohamijoyo saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Andre Notohamijoyo menjelaskan kejadian bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada bulan Februari 2023 ini merupakan peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana yang terjadi.
Dia mengatakan bahwa pemerintah daerah yang memiliki risiko tinggi atau rentan terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi harus melakukan langkah-langkah mitigasi serta meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan risiko bencananya.
"Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah pertama, meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi penyiapan kapasitas pada sistem drainase dan tata air serta sistem peresapan dan tampungan air agar secara optimal mencegah terjadinya banjir dan longsor," katanya.
Kedua, penyiapan kapasitas dan keandalan operasional tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi dan penyimpanan air buatan di masyarakat.
"Perlu dipastikan semuanya dapat beroperasi dengan baik untuk penyimpanan dan pemanfaatan air bersih sekaligus pengendalian potensi banjir," katanya.
Ketiga, membuat pernyataan siaga darurat banjir dan tanah longsor apabila menurut data atau informasi BMKG mengindikasikan terjadinya peningkatan frekuensi curah hujan tinggi yang berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor.
Keempat, mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor.
