Anggota DPR RI minta pemerintah siapkan mitigasi antisipasi PHK

Menurut Netty, anggaran negara harus dikelola dengan baik sebagai instrumen yang membuat ekonomi dapat bergerak dan tumbuh sehingga badai PHK dapat diminimalkan.

 

"Pemerintah harus memaksimalkan penggunaan produk UMKM untuk kebutuhan dalam negeri sehingga memicu meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja," kata Netty.

Baca juga: Disnakertrans Jabar siapkan langkah mitigasi cegah PHK massal

 

Pada sisi lain, Netty meminta Kemnaker untuk mengawal setiap proses PHK yang terjadi di perusahaan.

"Pastikan para pekerja mendapatkan haknya sesuai peraturan. Bantu dan dampingi mereka agar segera mendapatkan hak-haknya, termasuk pencairan JKP dan JHT," katanya.

 

Netty  menyinggung soal Perppu Cipta Kerja yang dinilai semakin memudahkan terjadinya PHK.

 

Menurut Netty, Aturan PHK di Perppu Ciptaker menjadi lebih mudah dibandingkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Dalam Perppu ini pengusaha tidak perlu lagi mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau MA sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 151 ayat 3 UU Ketenagakerjaan,” Kata Netty.