Bawaslu Jabar lakukan pemetaan potensi kerawanan Pemilu 2024

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi. (ANTARA/Ajat Sudrajat)

"Hak dipilih menyangkut soal isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan calon pemimpin berdasarkan isu SARA," katanya.

"Yang kedua adalah soal kampanyenya itu, soal hoaks, black campaign, penggunaan fasilitas negara, netralitas TNI Polri, dan soal money politik," lanjut Zaki.

Bawaslu Jawa Barat juga menaruh perhatian khusus terkait dengan mengemukanya politik identitas di Jabar dan SARA, utamanya di media sosial.

Sebagai upaya antisipasi dan pencegahan, kata Zaki, Bawaslu Jawa Barat sudah bekerja sama dengan penyedia layanan Youtube dan Facebook untuk melaporkan dan take down akun yang memproduksi ujaran kebencian atau isu SARA atau politik identitas.

"Dan yang penting diantisiapasi adalah dari Bawaslu, pertama akan melakukan upaya take down, kerja sama dengan kominfo dan platform medsos yang ada,"

kata dia.

Kedua penguatan literasi masyarakat, yakni terhadap bagaimana penggunaan medsos yang baik, bagaimana soal tahapan pemilu yang benar, pencalonan dan sebagainya.

"Yang ini bagi kita ini bagian dari strategi mencegah terjadinya sebaran hoaks dan black campaign sendiri," katanya.

Lebih lanjut Zaki mengatakan saat ini Bawaslu Jawa Barat sedang mematangkan tim cyber media dan membuat program Jarimu Awasi.

"Sehingga dengan ini masyarakat, penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan, diwajibkan berpartisipasi dalam Jarimu Awasi untuk melaporkan akun medsos yang bersifat dilarang," katanya.

Berita Terkait