Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan merespons cepat aduan netizen terkait pelayanan KTP elektronik, menyusul banyaknya keluhan yang masuk ke akun media sosial pribadi @daniramdan usai inspeksi mendadak ke kantor Disdukcapil setempat.
"Persoalan utama memang ketersediaan blangko. Sejak Oktober 2022 pengiriman blangko untuk daerah di seluruh Indonesia memang berkurang, jadi bukan hanya di Kabupaten Bekasi saja. Dari situ muncul persoalan. Mudah-mudahan pekan kedua atau ketiga Januari 2023 sudah ada kepastian terkait distribusi blangko," kata Dani Ramdan, di Cikarang, Jumat.
Dani bahkan sempat membacakan sejumlah aduan netizen yang dituliskan pada akun instagram pribadinya di depan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kabupaten Bekasi soal etika pelayanan publik di kecamatan.
Kemudian juga pelayanan administrasi kependudukan sistem daring melalui laman daring sitepak, persoalan keluhan ketersediaan blangko, hingga dugaan pungutan liar oleh staf pelayanan administrasi kependudukan.
"Tentu harus dibuka, kita harus responsif, jangan lagi acuh terhadap celotehan netizen, karena saya yakin warga tidak akan berkomentar kalau tidak ada masalah dan saya yakin kalau kita serius hal-hal seperti ini bisa diselesaikan," ujarnya pula.
Selain membangun komitmen terhadap pelaksanaan pelayanan publik dari seluruh jajaran, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga meningkatkan pengawasan bekerja sama dengan saber pungli serta memperhatikan kesejahteraan pegawai pelayanan publik khususnya non-ASN.
"Dari sisi kesejahteraan juga harus kami tingkatkan. Pegawai non-ASN kami beri asuransi jaminan kecelakaan kerja dan juga tabungan hari tua. Diharapkan dengan cara itu mereka lebih semangat dan lebih tenang saat bekerja," katanya lagi.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi Carwinda mengatakan dengan slogan simpro atau siap melayani dan simpel proses, pihaknya terus berupaya mempermudah serta memberikan pelayanan administrasi kependudukan terbaik bagi masyarakat, baik secara daring maupun luring.
