Ciamis edukasi aparatur desa agar tidak terjerat masalah hukum

Sekretaris Inspektorat Ciamis Dodi Nurdyanto menyampaikan salah satu dasar hukum kegiatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Selain itu, lanjut dia, untuk meningkatkan pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan dari BPK RI, Inspektorat Provinsi Jawa Barat maupun Inspektorat Kabupaten Ciamis.

"Tujuan kegiatan ini adalah tersosialisasikannya kegiatan pengawasan, baik yang dilakukan oleh BPK RI, Inspektorat provinsi maupun inspektorat Kabupaten Ciamis," katanya.