Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan disahkannya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi undang-undang merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia.
"Ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Yasonna mengatakan setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, akhirnya Indonesia memiliki KUHP yang merupakan hasil dari buah pemikiran anak bangsa.
"Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain," ujar dia.
Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, artinya KUHP tersebut telah berusia 104 tahun. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak tahun 1963.
Menurutnya, KUHP warisan Belanda tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Hal itu menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP.
Pengesahan RUU KUHP momen bersejarah bagi Indonesia, sebut Menkumham
Selasa, 6 Desember 2022 14:13 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly (kiri) berofoto usai pengesahan RUU KUHP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (6/12/2022). (ANTARA/HO-Humas Kemenkumham).
