Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto meminta seluruh pemangku kebijakan di daerah menyiapkan perangkat kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak cuaca ekstrem.
Kepala BNPB menekankan bahwa penanggulangan bencana sudah menjadi standar pelayanan minimum pemerintah daerah.
"Penanggulangan bencana adalah standar pelayanan minimum di daerah. Untuk itu, pimpinan daerah dan segenap jajaran agar segera melakukan apel kesiapsiagaan dalam rangka mengetahui dan mengecek kesiapan alat, perangkat, dan personel untuk menghadapi bencana banjir, longsor akibat cuaca ekstrem," kata Suharyanto dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.
Cuaca ekstrem diprakirakan masih akan melanda wilayah Tanah Air dalam kurun sepekan ke depan atau sampai Sabtu (15/10).
Menurut data BNPB, kejadian bencana yang dipicu oleh faktor cuaca seperti banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor mendominasi sejak 1 Januari hingga 9 Oktober 2022. Bencana banjir terjadi sebanyak 1.083 kali, cuaca ekstrem 867 peristiwa dan tanah longsor 483 kejadian, disusul bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 239 kejadian, gempa bumi dan gunung api 21 kejadian, gelombang pasang atau abrasi 21 kejadian, dan kekeringan 4 kejadian.
Akibat dari rentetan bencana tersebut, sebanyak 160 jiwa meninggal dunia, 28 hilang, 790 luka-luka dan 3.193.001 terdampak bencana. Kerugian yang ditimbulkan atas bencana selama 10 bulan ini meliputi 31.170 rumah rusak, 882 fasilitas rusak, 501 fasilitas pendidikan rusak, 306 rumah ibadah rusak, 75 fasilitas kesehatan rusak, 137 kantor rusak, dan 137 jembatan rusak.
Kepala BNPB menerangkan bahwa selama sepekan terakhir (3 hingga 9 Oktober), telah terjadi 66 kejadian bencana hidrometerologi basah yang meliputi 35 kejadian banjir, 16 tanah longsor dan 15 cuaca ekstrem. Dari seluruh kejadian itu, sebanyak sembilan jiwa meninggal dunia, satu orang hilang dan 151.156 warga terdampak.
Atas dasar seluruh rangkaian bencana tersebut, Kepala BNPB mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah agar segera menerbitkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana.Hal itu menjadi penting, sebab dengan diterbitkannya status tanggap darurat, seluruhpemangku kepentingan dapat memberikan bantuan dan dukungan untuk mengurangi dampak risiko, baik meminimalisasi jatuhnya korban jiwa maupun kerugian materi dan penghidupan lainnya.
"Tanggap darurat ini dilakukan secepat mungkin agar warga yang terdampak bencana segera dapat terbantu," kata Suharyanto.
"Seluruh pemangku kepentingan ini baru bisa masuk setelah daerah menetapkan status tanggap darurat," ujarnya.
Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Penanganan bencana harus melibatkan seluruh unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, akademisi, media massa, relawan hingga masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Suharyanto, perlu ada sinergi antar-pemangku kepentingan yang dimulai dari koordinasi.
Suharyanto meminta pucuk pimpinan BPBD untuk menginisiasi giat yang merujuk pada peningkatan kesiapsiagaan, seperti monitoring situasi saat hujan, penyiapan jalur dan tempat evakuasi serta penguatan peringatan dini bersama TNI dan Polri.
"Perlu ditingkatkan koordinasi secara sinergis. Tolong kepala BPBD ini menjadi pendorong, menjadi inisiator dan koordinator. Silakan diadakan koordinasi dengan komandan TNI dan Polri di daerah masing-masing," ujar Suharyanto.
Sebelumnya dilaporkan Badan Nasional Penanggulangam Bencana (BNPB) menyatakan bahwa sebanyak 150.322 jiwa terdampak bencana banjir di berbagai daerah selama sepekan mulai 3-9 Oktober 2022."Sebanyak 150.322 jiwa saudara-saudara kita yang terdampak oleh banjir. Saat ini masih ada yang di pengungsian yakni di 80 titik," kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam "disaster briefing" yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan dalam pekan tersebut merupakan rekor kejadian bencana terbanyak dibandingkan di minggu-minggu sebelumnya, yakni 70 kejadian, didominasi oleh bencana hidromoeteorologi basah.
Disebutkannya telah terjadi 69 kejadian bencama hidrometeorologi basah, dan satu kejadian hidrometeorologi kering.
"Dari 70 kejadian ini seperti kita lihat, 36 kejadian banjir, 18 kejadian longsor, dan 15 kejadian cuaca ekstrem," katanya.
Dijelaskannya bahwa Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh masih terdampak banjir dan belum surut hingga saat ini, sebab hujan dengan intensitas yang cukup tinggi.
Distribusi hujan dominan terjadi Pulau Sumatera dan Jawa. Pada pulau Sumatera, umumnya bagian utara Pulau Sumatera, dan bagian selatan. Sedangkan di Jawa, merata di Pesisir Selatan Jawa.
Abdul menjelaskan analisis pada tanggal 7 Oktober, terdapat fenomena seperti badai, yang mengakibatkan penumpukan awan dan peningkatan intensitas curah hujan sepanjang Pesisir Selatan Jawa.
Jadi hampir merata seluruh dari ujung barat sampai ujung timur mulai dari Pangandaran, mulai dari Sukabumi, Garut, sampai ke Trenggalek,Jember, Banyuwangi itu terkena dampaknya semua," katanya.
Selain itu, pada Ahad (9/10), BPBD Provinsi Bali melaporkan juga ada kejadiam banjir, angin puting beliung, cuaca ekstrem dan tanah longsor yang mengakibatkan secara total dampaknya cukup signifikan.
Dengan adanya kejadian-kejadian bencana hidrometeorologi basah, 10 orang meninggal dunia, tiga orang adalah siswa sekolah dasar di DKI Jakarta, satu orang di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, satu korban cuaca ekstrem di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan lima orang korban jiwa di Bali, demikian Abdul Muhari.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala BNPB minta jajaran Pemda siapkan perangkat hadapi cuaca ekstrem
