Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyatakan siap mengawal distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pemerintah Pusat agar tepat sasaran kepada warga yang berhak menerima bantuan tersebut.
"Kami dari pemerintah daerah akan membantu memastikan bantuan langsung tunai itu juga tak ada ekses (berlebihan) karena akan disalurkan langsung lewat Kantor Pos kepada rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Kami akan memantau datanya jangan sampai yang tidak berhak juga mendapatkan," kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, dalam keterangan tertulisnya, Jumat.
Ridwan Kamil menuturkan pengalaman Pemerintah Provinsi Jabar dalam menyalurkan bantuan sosial selama pandemi COVID-19 akan menjadi tolok ukur pemberian tidak salah sasaran.
Baca juga: Kadisperindag Jabar berharap penyaluran BLT BBM ke buruh tepat sasaran
Baca juga: Kadisperindag Jabar berharap penyaluran BLT BBM ke buruh tepat sasaran
Oleh karena itu, kata dia, Pemprov Jabar mempersiapkan pola dan aturan yang terukur, salah satunya adanya pemeriksaan yang bertahap.
"Kita memiliki pengalaman selama COVID-19 melakukan pembersihan data sampai 23 tahap untuk memastikan setiap yang menerima bansos atau BLT (tepat sasaran)," kata dia.
Gubernur Ridwan Kamil juga meminta pihak Pertamina mengawasi pasokan bahan bakar minyak bersubsidi agar tepat sasaran kepada yang telah ditentukan kriterianya.
Menurut Ridwan Kamil, harus diperjelas dari segi aturan dan peruntukkan BBM bersubsidi.
