Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim menyebutkan bahwa dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemkab Bogor Tahun 2021 serapannya sudah baik, namun tidak diikuti dengan hasil kualitas pembangunannya.
"Penyerapan anggaran normatif cukup tinggi. Tetapi, DPRD tidak hanya berpatok sajian data saja, kita ingin melihat langsung antara desain perencanaan dan realisasinya di lapangan. Karena kita ingin yang terbaik," ujar Agus Salim.
Ia menyayangkan pengerjaan proyek infrastruktur yang menelan anggaran cukup besar, tapi tidak dikerjakan secara maksimal.
Baca juga: Ketua DPRD Bogor minta tunggakan gaji 486 guru honorer SD-SMP segera dibayar
"Anggarannya sepenuh hati, tapi pengerjaannya setengah hati. Seperti pembangunan Tugu Pancakarsa dan jalan alternatif Sentul-Kandang Roda yang di situ ada keterlibatan Dishub, PUPR, DKPP, kami lihat kurang maksimal," tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi menilai ada masalah koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengguna jasa dengan konsultan dan kontraktor sebagai penyedia jasa.
Menurutnya, dalam pelaksanaan proyek, OPD perlu berkoordinasi secara intens dengan konsultan perencana dan pengawas untuk mengevaluasi tahap demi tahap pembangunan.
"Jika hasil pembangunan memang tidak sesuai konsultan perencana, maka SKPD harus mengoptimalkan jaminan pemeliharaan dari pihak penyedia jasa," kata Wawan.
