Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengingatkan seluruh jajaran TNI AU harus melakukan investasi jangka panjang dengan menjalankan transformasi teknologi dan meningkatkan intelektualitas sumber daya manusia (SDM).
"Hal itu perlu dilakukan untuk menghadapi era perang generasi kelima," kata Fadjar dalam Seminar Internasional Air Power "Pembangunan Kekuatan Udara Nasional untuk Menghadapi Ancaman pada Era Perang Generasi Kelima" di Landasan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan kekuatan udara nasional merupakan cerminan dari kekuatan pertahanan negara dan keutuhan bangsa Indonesia.
"Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membangun kekuatan udara nasional," tambahnya.
Menurutnya, TNI AU harus mengantisipasi potensi perang tak kasat mata propaganda dan informasi tersebut, dengan menyiapkan kekuatan udara yang relevan dengan tantangan masa depan.
Indonesia tidak bisa lagi mengabaikan space power sebagai salah satu bentuk kekuatan udara yang diimplementasikan di domain antariksa. Berbagai negara di dunia, mulai dari Amerika Serikat hingga Australia, telah membentuk organisasi baru untuk mengatur pemanfaatan domain tersebut.
"Hal itu perlu dilakukan untuk menghadapi era perang generasi kelima," kata Fadjar dalam Seminar Internasional Air Power "Pembangunan Kekuatan Udara Nasional untuk Menghadapi Ancaman pada Era Perang Generasi Kelima" di Landasan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan kekuatan udara nasional merupakan cerminan dari kekuatan pertahanan negara dan keutuhan bangsa Indonesia.
"Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membangun kekuatan udara nasional," tambahnya.
Menurutnya, TNI AU harus mengantisipasi potensi perang tak kasat mata propaganda dan informasi tersebut, dengan menyiapkan kekuatan udara yang relevan dengan tantangan masa depan.
Indonesia tidak bisa lagi mengabaikan space power sebagai salah satu bentuk kekuatan udara yang diimplementasikan di domain antariksa. Berbagai negara di dunia, mulai dari Amerika Serikat hingga Australia, telah membentuk organisasi baru untuk mengatur pemanfaatan domain tersebut.
