Mayor Jenderal TNI Agus Subiyanto berpeluang jadi Pangkostrad

Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Agus Subiyanto, disebut menjadi salah satu perwira tinggi TNI AD yang berpeluang menjabat sebagai panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD.

Dalam "tradisi kepemimpinan" di TNI AD, panglima Kostrad merupakan pejabat teras yang memiliki peran besar dan biasanya dijabat seorang perwira tinggi senior TNI AD. Panglima Kostrad menjadi posisi menentukan, terutama sejak Mayor Jenderal Soeharto memimpih Kostrad dan berperan besar dalam pemberantasan G-30-S/PKI.

Kini peluang itu ada pada Subiyanto dan sebelumnya dia pernah menjabat sebagai komandan Pasukan Pengamanan Presiden TNI. Posisi ini mengharuskan pejabatnya dekat dengan presiden, wakil presiden, dan para petinggi lain negara.

Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, juga sebelumnya adalah komandan Pasukan Pengamanan Presiden TNI, kemudian menjadi panglima Kostrad, kepala Staf TNI AD, dan panglima TNI.

Usai Jenderal Dudung Abdurachman diambil sumpah sebagai kepala Staf TNI AD beberapa bulan lalu, bursa calon panglima Kostrad pun mulai bermunculan. Sampai saat ini Abdurachman belum menyerahkan panji Kostrad kepada penggantinya karena pejabatnya belum ada.

Pada 1997, panglima Kostrad juga dijabat kepala Staf TNI AD pernah terjadi, yaitu pada waktu Letnan Jenderal Wiranto disumpah menjadi Kepala Staf TNI AD pada 13 Juni 1997 sementara dia baru menyerahkan panji Kostrad kepada penggantinya, Letnan Jenderal Soegiono, pada 20 Juni 1997. Dengan demikian, Wiranto merangkap jabatan itu selama sepekan saja setelah menjadi panglima Kostrad pada kurun waktu 4 April 1997-20 Juni 1997. Wiranto kemudian menjadi panglima ABRI (16 Februari 1998-26 Oktober 1999) dan merangkap jadi menteri Pertahanan dan Keamanan (14 Maret 1998-20 Oktober 1999).

Wiranto juga menjadi panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terakhir sebelum institusi militer Indonesia ini kembali kepada nama lamanya, Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Sedangkan Angkatan Kepolisian (sebelumnya bagian dari ABRI) menjadi badan tersendiri yang tidak termasuk TNI, suatu hal yang sesuai dengan penerjemahan amanat reformasi.