Biaya pembangunan KCJB mengalami kenaikan anggaran yaitu menjadi 1,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp26,7 triliun.
Menurut estimasi KCIC penyebab pembengkakan biaya dari proyek tersebut antara lain biaya rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) sekitar 0,6 miliar - 1,6 miliar dolar AS, pembebasan lahan 0,3 miliar dolar AS, financing cost 0,2 miliar dolar AS, kantor pusat dan pra-operasi 0,2 miliar dolar AS, dan biaya lainnya 0,05 miliar dolar AS.
Padahal sebelumnya struktur biaya awal dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini terdiri dari EPC 4,80 miliar dolar AS, HSR manajemen dan konsultan 0,16 miliar dolar AS, pembebasan lahan 0,80 miliar dolar AS, financing cost 0,2 miliar dolar AS, kantor pusat dan pra-operasi 0,03 miliar dolar AS, dan biaya lainnya 0,01 miliar dolar AS.
Sementara struktur pendanaan proyek dengan total 6,07 miliar dolar AS ini sebelumnya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 4,55 miliar dolar AS dan ekuitas senilai 1,52 miliard dolar AS yang terdiri dari ekuitas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 0,91 miliar dolar AS dan ekuitas konsorsium Tiongkok 0,61 miliar dolar AS.
Akibat bengkaknya anggaran ini pemerintah memutuskan untuk turun tangan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyetujui penambahan penyertaan modal negara (PMN) 2021 dan alokasi tahun 2022 untuk PT KAI (Persero) sebenar Rp4,3 triliun untuk kebutuhan base quality proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Baca juga: KCIC pastikan kereta cepat Jakarta-Bandung punya sistem keamanan tinggi
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah 79,9 persen, sebut Presiden Jokowi
Senin, 17 Januari 2022 16:10 WIB