"Faktor kedua, banyak teman teman lansia dan di desa, dia tidak memiliki KTP. Dan pada saat mau dilakukan vaksin, puskemas menolak jika tidak ada NIK," katanya.
Karena itu, Dedi mengaku, pihaknya sudah mengajukan agar menggelar rapat khusus antara dinas sosial serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau disdukcapil.
Baca juga: Setiap camat di Kota Bandung diminta kejar target vaksinasi 100 persen
"Saya minta nanti, kalau road show bareng ke salah satu titik, pada orang itu mau divaksin tapi tidak punya NIK, ya bikin saja NIK-nya, pembuatan KTP sekaligus dengan vaksin. Karena puskemas menolak jika tidak memiliki NIK. Karena bagaimanapun melakukan vaksin tidak akan masuk data jika tidak memiliki NIK," katanya.
Upaya lainnya, lanjut Dedi Supandi menjelaskan, pihaknya mewacanakan agar masyarakat yang hendak menerima bantuan sosial (bansos) harus memiliki kartu vaksin.
Dedi menambahkan, untuk meningkatkan capaian vaksin COVID-19 di Jabar pihaknya juga akan memaksimalkan juga untuk kalangan lansia karena mereka termasuk salah satu kalangan yang menjadi perhatian di mana banyak dari mereka yang ingin melaksanakan vaksinasi namun tidak memiliki KTP.
"Seperti di Kabupaten Sumedang itu bagus capaian vaksinnya namun untuk lansianya rendah. Untuk vaksinasi lansia paling tinggi di berada di Kabupaten Sukabumi," kata dia.
Kecepatan vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat turun di akhir tahun
Kamis, 9 Desember 2021 20:40 WIB