Dinkes Cianjur dirikan posko di pusat keramaian jelang libur akhir tahun

Cianjur (ANTARA) - Dinas Kesehatan Cianjur, Jawa Barat, mendirikan posko pengawasan dan pemantauan di pusat-pusat keramaian termasuk di perbatasan selama penerapan PPKM level 3 menjelang libur natal dan tahun baru, sebagai upaya menekan mobilitas warga terutama dari luar kota.

Kepala Dinkes Cianjur, dr Irvan Nur Fauzy saat dihubungi Minggu, mengatakan posko yang akan didirikan termasuk di lokasi wisata yang selama ini banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun luar kota dengan menerapkan aplikasi PeduliLindungi.

"Mereka yang datang dari luar kota wajib scan barcode melalui aplikasi PeduliLindungi, menjelang libur natal dan tahun baru. Saat ini, sosialisasi digencarkan sebagai upaya menekan pergerakan orang atau warga selama penerapan level 3," katanya

Baca juga: QR Code PeduliLindungi terintegrasi dengan 15 aplikasi

Ia menjelaskan bekerja sama dengan Forkopimda Cianjur, telah menggelar rapat bersama, untuk melakukan berbagai pembatasan dan antisipasi kerumunan banyak orang menjelang natal dan tahun baru, termasuk mendirikan posko yang akan dimulai tanggal 23 Desember.

Pemerintah pusat menerapkan kebijakan sesuai strategi yang diambil, sehingga pihaknya sebagai bagian dari rakyat Indonesia percaya pemerintah sudah memperhitungkan segalanya dengan matang dengan menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia.

"Tentunya perencanaan yang akan diterapkan sudah matan, sebagai upaya menekan kembali melonjaknya kasus COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia," kata Kepala Dinkes  Cianjur.

Baca juga: Kenaikan UMK Cianjur 2022 direkomendasikan 6,5 persen

Sementara pengelola hotel dan tempat wisata di Cianjur, akan mematuhi semua larangan yang diterapkan selama PPKM level 3 di seluruh Indonesia, sebagai upaya menekan kasus COVID-19 kembali meningkat seiring tingginya mobilitas warga saat natal dan tahun baru.

"Kami akan mematuhi semua larangan, dengan harapan tidak ada penutupan tempat wisata atau hotel. Kami berharap ada keringanan dari pemerintah, terkait angka kunjungan yang tetap diperbolehkan, namun dibatasi," kata Ketua PHRI Cianjur, Nano Indra Praja.