"Esensi dari demokrasi itu partisipasi. Jadi tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Pemilu, Pileg, Pilpres, Pilkada salah satu ukuran keberhasilannya yakni tingkat partisipasi publik," ujar Bima Arya dalam rilis yang diterima, Kamis.
Bima yang mengikuti webinar kajian pemilu dan demokrasi KPU Kota Bogor itu menyampaikan ada dua ukuran partisipasi yakni secara kuantitatif mengenai berapa persen warga yang bisa memilih.
Ada juga secara substantif, apakah partisipasi dari warga memberikan hasil yang baik untuk politik.
"Kita harus mulai dari aspek yang paling teknis. Aspek yang paling teknis ini menentukan tingkat partisipasi politik, pemetaan, pendaftaran dan penetapan dari para pemilih," terangnya.
Bima menilai, kunci keberhasilan dalam melakukan konsolidasi ada pada peran strategis yang dipegang Disdukcapil dalam konteks pemutakhiran data pemilih.
"Pastikan pemutakhiran data berjalan sehingga meminimalkan persoalan, jangan sampai baru ketika pencocokan dan penelitian muncul berbagai macam permasalahan," ujarnya.
Kata dia, sebelum Disdukcapil menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) hingga melakukan pemutakhiran data daftar pemilih tetap (DPT) Disdukcapil harus segera berkoordinasi secara intens dengan wilayah, kecamatan, kelurahan, RT, RW untuk pemutakhiran data.
DPT sangat penting dan sering sekali menjadi persoalan ketika hasil pemilihan selisihnya tipis, sehingga satu suara sangat menentukan sekali.
"Saya titip koordinasi yang rapi dan Kadisdukcapil silahkan melakukan inovasi-inovasi pemutakhiran data. Kita kawal dari sekarang untuk memastikan tingkat partisipasi politik yang baik di Kota Bogor dan pemahaman tentang kepemiluan yang baik dari para pemilih," paparnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bogor, Syamsudin mengatakan, webinar yang diikuti seluruh kelurahan, kecamatan, LPM, RT/RW se-Kota Bogor, Disdukcapil dan KPU kota/kabupaten lainnya, menampung berbagai masukan positif terkait tantangan administrasi kependudukan di masa Pandemi COVID-19.
"Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagaimana administrasi kependudukan berbanding lurus dengan pelayanan pemilih, data kependudukan yang baik, valid, akurat dan berkualitas akan menopang menjadi barometer pemilu yang berkualitas, khususnya dari sisi pemilih," katanya.
Baca juga: KPU RI kaji usulan pemerintah untuk gelar Pemilu 2024 pada 15 Mei
Baca juga: Banyak hambatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu, sebut Puskapol UI
Baca juga: Puskapol UI latih 158 perempuan tentang kepemiluan
Baca juga: KPU RI kaji usulan pemerintah untuk gelar Pemilu 2024 pada 15 Mei
Baca juga: Banyak hambatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu, sebut Puskapol UI
Baca juga: Puskapol UI latih 158 perempuan tentang kepemiluan
