Pemerintah siapkan kebijakan mobilitas libur Natal dan Tahun Baru

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan kebijakan mobilitas di periode libur Natal dan Tahun Baru.

"Pemerintah sedang menyusun kebijakan antisipasi libur panjang yang tentunya tidak akan terlepas dari prinsip kehati-hatian," ujar Wiku dalam konferensi pers yang diikuti di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, saat ini Indonesia sedang dalam kondisi kasus yang cukup terkendali, maka sudah sepatutnya untuk dipertahankan dengan tidak terlena dan tetap berhati-hati.



"Mohon kepada pemerintah daerah melakukan pengawasan kegiatan masyarakat dengan membantu sosialisasi yang jelas di daerah masing-masing, khususnya rincian protokol kesehatan yang harus dijalankan untuk meminimalisir peluang penularan sebesar-besarnya," katanya.

Ia mengemukakan, kasus positif di Indonesia pada pekan ini mengalami penurunan 34,6 persen dibandingkan minggu lalu.

Sementara kasus aktif, lanjut dia, berada di bawah satu persen, yaitu 0,86 persen di minggu terakhir.

Sedangkan rata-rata kesembuhan akibat COVID-19, tercatat meningkat mencapai 95,77 persen dalam sepekan terakhir.

Wiku menambahkan, antisipasi juga berlaku untuk mobilitas dari luar negeri ke Indonesia.

"Pembukaan pintu masuk internasional pun akan tetap memperhatikan pemenuhan syarat perjalanan dan mekanisme skrining setelah masuk di Indonesia," tuturnya.

Khusus terkait pemantauan varian asing, Wiku mengatakan, Balitbangkes yang didukung 17 laboratorium mampu mendukung upaya whole genome sequencing (WGS) akan terus mengoptimalkan sumber daya dan pemantauan distribusi varian di berbagai daerah.

"Nantinya, hasil pemantauan akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat," katanya.

Baca juga: Pemerintah tetapkan libur nasional 2022 berjumlah 16 hari

Baca juga: Penetapan libur nasional pertimbangkan perkembangan COVID-19

Baca juga: Pemerintah pastikan geser jadwal libur nasional 2021