Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperbaiki dan membarui (update) data COVID-19 supaya tidak tumpang tindih dengan data lama.
Catatan sejumlah pemda terdapat lonjakan kasus aktif COVID-19 akibat masih ada data-data lama yang diinput, kata Tito dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
"Mohon betul-betul dipelototi data, karena data yang kita temukan di beberapa daerah data kasus positif atau data yang konfirmasi ternyata banyak yang di-upload data-data yang sudah lama," kata Tito saat memberikan keterangan pers dalam kunjungan kerjanya ke Jambi, Jumat.
Tito mengatakan adanya temuan di salah satu daerah yang angka kematian akibat COVID-19 melonjak tajam. Setelah ditelusuri, lanjutnya, angka tersebut merupakan akumulasi dari angka kematian pekan sebelumnya.
"Setelah kami lihat, pelototin, ternyata angka kematiannya akumulasi dari beberapa minggu sebelumnya, bukan yang riil minggu ini," jelasnya.
Input data tersebut sangat menentukan arah kebijakan Pemerintah dalam penanganan COVID-19.
Apabila terjadi peningkatan angka kematian dan kasus positif akibat kekeliruan input data, katanya, maka akan berdampak pada penerapan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan zona wilayahnya.
"Kalau dimasukkan data yang lama, nanti pengambilan kebijakannya salah, jumlah kasus aktif dimasukin yang tiga minggu atau empat minggu lalu itu membuat kasus aktif banyak. Sehingga akhirnya mau ditarik ke isoter (isolasi terpusat, red.) semua, padahal mungkin jumlahnya tidak segitu," ujarnya.
Oleh karena itu, dia meminta setiap kepala daerah dan jajarannya untuk selalu berkoordinasi dalam memasukkan data terbaru dan riil terkait kasus COVID-19.
Baca juga: Data hasil rekonsiliasi kasus COVID-19 Kota Depok 3.410 kasus
Baca juga: Kasus positif COVID-19 bertambah 16.899, paling banyak dari Jawa Barat
Baca juga: Jawa Barat catat kasus positif dan sembuh COVID-19 paling tinggi Kamis
Pemda diminta selalu "update" data COVID-19
Jumat, 3 September 2021 21:03 WIB