Testing harian COVID-19 Cianjur tak tercapai karena kuota tes PCR terbatas

Cianjur (ANTARA) - Dinas Kesehatan Cianjur, Jawa Barat, kesulitan untuk memenuhi target testing harian COVID-19 karena kuota tes usap PCR yang sangat minim, sehingga upaya mendongkrak target yang baru mencapai 50 persen, terpaksa menggunakan alat tes usap antigen atau swab test antigen.

"Seharusnya target testing harian berupa tracing dan tracking penyebaran COVID-19 di angka 5.000 tes per hari, sedangkan di Cianjur, baru bisa melakukan sekitar 2.500 tes per hari, jauh dari target," kata Juru Bicara Pusat Informasi dan Kordinasi COVID-19 Cianjur, dr Yusman Faisal saat dihubungi Jumat.

Ia menjelaskan, dari pencapaian 50 persen per hari, tutur dia, sebagian besar menggunakan alat tes usap antigen karena kuota alat PCR untuk Cianjur hanya 150 sampel per hari. Sehingga untuk memaksimalkan tracing dan tracking, pihaknya menggunakan alat tes usap antigen.



Meski sudah dibantu dengan alat tes usap antigen, upaya penanganan cepat belum dapat berjalan maksimal, bahkan selama ini, pemeriksaan masih mengandalkan Labkesda Jabar untuk PCR, karena Cianjur belum mempunyai alat, SDM dan tempat sendiri.

"Kuota ke Labkesda Jabar setiap harinya hanya 150 sampel. Atas kesulitan itu, kami berharap pemerintah pusat dapat membantu Cianjur menyiapkan tempat tes PCR mandiri," katanya.

Namun, sambil menunggu tempat sendiri, pihaknya meminta pemerintah pusat atau provinsi, membantu kuota alat tes PCR ditambah setiap harinya, sehingga sampel yang dikirim lebih banyak, sehingga target testing COVID-19 harian dapat tercapai dan penanganan cepat dapat dilakukan.

"Kalau ada tambahan kuota, tentunya akan sangat membantu, agar target testing harian dapat berjalan maksimal, sehingga penanganan dan penanggulangan cepat dilakukan. Sambil menunggu alat dan tempat tes PCR milik Cianjur terwujud," kata Yusman.

Baca juga: Cianjur masih zona merah, ini alasannya

Baca juga: Sekda Cianjur positif COVID-19 jalani isolasi di RSUD

Baca juga: 203 pelaku usaha di Cianjur lakukan pelanggaran PPKM