Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina dan perwakilan pemerintah daerah dalam rangka membahas tindak lanjut penanganan kebocoran pipa minyak di Karawang, Jawa Barat.
"Kami duduk bersama untuk mengentaskan persoalan di lapangan, dan bagaimana supaya kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Tb Haeru Rahayu di Jakarta, Senin.
Menurut Tb Haeru, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menaruh perhatian serius pada kejadian tersebut sebab tumpahan minyak bila terus meluas bisa mengancam keberlanjutan ekosistem dan mengganggu baik aktivitas nelayan maupun pembudidaya di area terdampak.
Selain itu, ujar dia, banyak surat masuk dari kelompok masyarakat maupun asosiasi yang meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan tindakan.
Hal tersebut, lanjutnya, mengingat bahwa tumpahan minyak di laut, khususnya di wilayah perairan Banten juga pernah terjadi dua tahun silam.
Meski kebocoran pipa saat ini sudah teratasi, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP meminta Pertamina untuk meningkatkan pemeliharan peralatan sehingga peristiwa serupa tidak terulang di lain hari.
Kemudian, ia juga menginginkan agar pemulihan lingkungan pascakejadian serta kompensasi bagi masyarakat terdampak untuk segera diproses.
Untuk pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi warga terdampak, Pertamina diminta melibatkan pemerintah daerah serta kelompok masyarakat agar upaya yang dilakukan tepat sasaran dan tidak memunculkan polemik di kemudian hari.
"Libatkan semua pihak yang terkait, khusus untuk yang 2019 maupun yang saat ini. Kemudian untuk yang baru saja terjadi, kami minta matangkan kembali matriks schedule penyelesaiannya. Libatkan semuanya, tuntas dari hulu ke hilir," katanya..
Sementara itu, pihak Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) memastikan telah memperbaiki titik kebocoran yang terjadi pada pipa 16" MMF - Central Plant.
Lokasi kebocoran, lanjutnya, terdeteksi pada Minggu (18/4) dan langsung dilakukan perbaikan saat itu juga.
Sedangkan untuk pembersihan tumpahan minyak di laut masih dilakukan hingga saat ini dengan melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan.
Sementara alat yang dipakai di antaranya 142 kapal termasuk di antaranya kapal-kapal nelayan, empat skimmer dan 600 moveable oil boom.
"Ada 1.206 pekerja yang terlibat yang terdiri dari pekerja offshore response, nelayan, dan masyarakat pesisir," ujar Corporate Secretary PT. Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi dalam pertemuan tersebut.
Baca juga: Bupati Karawang minta Pertamina percepat pembersihan ceceran minyak di pesisir
Baca juga: Karawang gencarkan sosialisasi vaksin untuk lansia
