UMKM Jabar didorong manfaatkan belanja kementerian dan lembaga

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan potensi pasar sebesar Rp400 triliun.

Nilai yang sangat besar tersebut berasal dari belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat sepanjang 2021 yang difokuskan pada produk UMKM.

"Ada Rp400 triliun per tahun belanja kementerian dan lembaga. Silakan UMKM untuk merespons peluang yang luar biasa ini," kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil, Sabtu.

Kang Emil menuturkan belanja pemerintah sebesar Rp400 triliun tersebut bertujuan untuk menggairahkan pelaku UMKM yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19, dan mendorong pemulihan ekonomi.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jabar, sekitar 37.119 UMKM terdampak pandemi, 14.991 di antaranya merupakan pelaku ekonomi kreatif. Ada UMKM yang berhenti produksi atau pun gulung tikar.

Menurut Kang Emil, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar intens melahirkan inovasi-inovasi untuk menggairahkan kembali roda produksi UMKM. Salah satunya dengan menggagas program ICALAN (Inovasi Cara Penjualan).

"Kadang-kadang UMKM bingung harus jualan ke mana karena ketidaktahuan, maka market Rp400 triliun silakan dimanfaatkan oleh UMKM Jabar," ujarnya seusai bertemu Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki.

Pemda Provinsi Jabar juga telah berkomitmen menyelesaikan permasalahan yang dialami pelaku UMKM saat ini. Mulai dari pemasaran atau promosi, bantuan kredit, hingga mewajibkan ASN untuk membeli produk UMKM.

"Intinya kami berkomitmen menyelesaikan permasalahan UMKM karena sangat multidimensi mulai pemasaran dan lain-lain," tutur Kang Emil.

Salah satu kendala yang dialami UMKM saat pandemi adalah sulit mencari bahan baku impor. Kang Emil mengungkapkan, ada UMKM yang produknya diekspor, tetapi bahan baku harus impor lebih dulu.

"Jadi impor itu terbagi dua, impor yang dijual di pasar kita, dan ada yang impor untuk diekspor lagi," ujarnya.

Pelaku UMKM mengeluh kesulitan mendapatkan bahan baku impor tersebut karena tidak bisa digantikan dengan produk lain. Oleh karena itu, Pemda Provinsi Jabar bersama Kementerian Koperasi dan UKM tengah mencari solusi bersama menyelesaikan kendala tersebut.

"Mencari penggantinya itu susah, tetap mereka harus impor bahkan yang bertahan kini tersisa 30 persen, karena itu sedang kami cari solusinya bersama Kemenkop UKM," ujar Kang Emil.

Sementara itu Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki menuturkan belanja kementerian dan lembaga senilai Rp400 triliun merupakan hikmah dari pandemi COVID-19.

Menurutnya, ketika daya beli masyarakat turun, penyerap produk UMKM haruslah pemerintah.

"Sekarang ini yang harus menyerap produk UMKM adalah pemerintah karena daya beli masyarakat sedang turun, jadi market Rp400 triliun ini agar bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM," kata Teten.

Supaya nilai tersebut bisa cepat terserap oleh UMKM, kata Teten, pihaknya menggandeng pemerintah daerah untuk mendampingi UMKM yang bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa.

"Kami ingin kerja sama dengan daerah," ujar Teten.

Teten menuturkan dirinya mendapatkan informasi dari Kang Emil terkait hal-hal yang dibutuhkan UMKM untuk memanfaatkan belanja kementerian dan lembaga, yakni data mengenai produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

"Kang Emil tadi sudah sampaikan mereka butuh data apa saja yang dibutuhkan pemerintah, saya kira kita bisa siapkan karena ini marketnya sudah jelas, seperti seragam, furniture, peralatan pertanian dan kesehatan," ujar Teten.

Baca juga: Menkop Teten sebut koperasi bisa jadi model bisnis berbasis UMKM

Baca juga: Menkop Teten Masduki harap UMKM bisa menggeliat di hotel berbintang

Baca juga: 15.000 UMKM Jawa Barat siap sukseskan Gernas BBI