Bogor (ANTARA) - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri menyusun buka panduan atau buku berisi tanya jawab dari pertanyaan yang sering diajukan terkait sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).
"Apeksi juga akan membuat satuan kerja untuk melakukan pendampingan terkait pelaporan SIPD. Kemendagri dan Apeksi sepakat untuk membuka ruang konsultasi, tingkat nasional maupun per Komwil Apeksi," kata Bima Arya di Kota Bogor, Jumat.
Menurut Bima Arya, SIPD salah satu tujuannya adalah untuk optimalisasi pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah yang menjadi fokus bagi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
"Pemerintah kota anggota Apeksi, masih banyak mengalami kendala pada implementasi SIPD. Pada rapat kerja Komwil V Apeksi se-Kalimantan, SIPD ini menjadi agenda utama pembahasan," katanya.
Sebelumnya Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto berkunjung ke Balai Kota Bogor untuk bertemu dengan Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya, yang juga Wali Kota Bogor, Kamis (1/4).
Pada pertemuan tersebut, Bima Arya didampingi Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam.
Mochammad Ardian menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pada 3 Agustus 2020, mengenai lima langkah mempercepat transformasi digital, salah satunya adalah SIPD.
Menurut Ardian, diberlakukannya SIPD agar ada sistem terintegrasi yang memadukan seluruh sistem sehingga seluruhnya seragam dan performanya sama, yakni sistem di pemerintah pusat dengan sistem di daerah.
"Itu tujuannya. Tugas saya salah satunya mengevaluasi APBD,” jelas Ardian.
Dengan adanya SIPD, kata dia, pemerintah pusat berharap agar semua kegiatan peemerintah daerah dapat dimonitor. Jika ada yang salah, maka sistem akan otomatis mengingatkan. "SIPD juga menempatkan ASN selaku user untuk paham digitalisasi termasuk dalam hal pengelolaan keuangan," katanya.
Pada pertemuan tersebut, juga dibicarakan sejumlah permasalahan yang sering dihadapoi pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota anggota Apeksi.
Menurut Bima Arya, pemeritah Kota anggota Apeksi menilai, masih kurangnya pendampingan dari pemerintah pusat pada recofusing dan realokasi anggaran di APBD untuk pembiayaan pandemi COVIC-19 serta belum sinkronnya penerapan SIPD dengan sistem keuangan daerah.
Baca juga: Apeksi usul pilkada serentak gunakan IT canggih
Baca juga: Apeksi bahas program dan isu terkini di Bogor
Baca juga: Bima Arya ajak anggota APEKSI bangun kolaborasi guna kinerja yang baik
