Jakarta (ANTARA) -
Komite Pemuda Nasional Indonesia merencanakan menggelar kongres pasca kejadian rapat ilegal yang memecat ketua umum organisasi tersebut, Haris Pertama.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama di Jakarta, Rabu, mengatakan kongres tersebut diharapkan bisa menjadi pemersatu seluruh komponen KNPI.
"Kita akan menyiapkan kongres yang sesuai konstitusi AD/ART DPP KNPI. Sebelum diadakan kongres, kami akan melakukan tahapan rapat pimpinan paripurna nasional. Secepatnya akan kami agendakan," kata dia.
Menurutnya, setiap keputusan tertinggi harus melalui mekanisme kongres, tidak bisa hanya segelintir orang membuat keputusan.
"Jangan langgar konstitusi," kata dia lagi.
DPP KNPI menggelar rapat pleno di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Rabu. Ratusan perwakilan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang tergabung di KNPI dan jajaran pengurus DPP KNPI hadir dalam acara itu.
Menurut dia pada rapat pleno tersebut diputuskan bahwa akan digelar kongres dalam waktu dekat.
Selain itu, rapat juga menyepakati pemecatan oknum pengurus yang menggelar rapat pleno inkonstitusional beberapa waktu lalu. Termasuk menyepakati bahwa rapat ilegal tersebut cacat prosedur.
Haris Pertama menegaskan, rapat pleno yang digelar sejumlah pengurus DPP KNPI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, adalah rapat ilegal. Apalagi dalam rapat tersebut tidak ada surat undangan kepada segenap pengurus DPP KNPI.
Oleh karena itu rapat yang dihadiri tidak lebih dari 40 orang untuk memecat Haris dari jabatan Ketua Umum KNPI merupakan tidak sah.
"Saya juga sebagai mandataris pleno tidak pernah mengetahui rapat pleno tersebut," kata Haris Pertama.
Dirinya menilai, ada sejumlah oknum yang ingin memecat dirinya sebagai Ketua Umum, karena saat ini KNPI sebagai organisasi kepemudaan sedang seksi atau menarik perhatian banyak pihak. Apalagi saat ini KNPI juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat.
Dia menyebutkan tindakan sejumlah pengurus yang memecat dirinya justru telah melanggar AD/ART, oleh karena itu organisasi akan memutuskan mereka dikembalikan ke induk organisasi masing-masing. Haris mengakui sebelum memberikan sanksi pihaknya telah melakukan pertemuan.
Terkait tindakan sejumlah oknum itu, Haris mengaku tidak ambil pusing. Sebab, KNPI bukan hanya milik pengurus saja, melainkan kepunyaan seluruh OKP dan DPD yang ada tersebar di 34 provinsi.
"Semua harus melalui tahapan yang tepat dan konstitusional, tidak boleh asal tabrak. Nanti juga dalam tahapan Rapimpurnas akan kami libatkan seluruh pihak untuk menetapkan lokasi dan waktu kongres," ujarnya.
Bahkan, dia juga membuka pintu lebar-lebar untuk melakukan perdamaian dengan pihak-pihak yang selama ini berseberangan dalam organisasi KNPI agar urun rembuk. Dirinya menolak semua bentuk yang bisa memecah belah tubuh KNPI.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP KNPI Rahmat Bastian mengaku bersyukur, rapat pleno berjalan baik dan menghasilkan keputusan yang bulat. Tidak ada perpecahan ataupun konflik.
"Haris Pertama tetap ketua umum kami," ujarnya.
Baca juga: KNPI terpecah tiga kubu segera agendakan kongres bersama
Baca juga: Gandeng seniman, KNPI Jabar produksi web series berjudul "Pemuda Bahagia"
