Kemarin, pelantikan Dewan Pengawas SWF hingga anggaran vaksin bakal naik

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Rabu (27/1) mulai dari pelantikan Dewan Pengawas Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia hingga anggaran untuk vaksin COVID-19 yang berpotensi mengalami kenaikan.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

1. Presiden Jokowi lantik Dewan Pengawas SWF Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu di Istana Negara melantik Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai Ketua merangkap anggota dan empat lainnya sebagai anggota, dalam Dewan Pengawas Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia. .

Pelantikan pada hari ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6/P Tahun 2021 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi.


2. BI luncurkan Laporan Akuntabilitas Tahun 2020

Bank Indonesia (BI) meluncurkan publikasi bertajuk Laporan Akuntabilitas Tahun 2020 yang terdiri dari Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2020 dan Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI) 2020 dengan tema Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi.

“Publikasi kedua laporan ini sekaligus sebagai wujud kuatnya komitmen BI untuk akuntabilitas dan transparansi BI sebagaimana diamanatkan dalam UU Bank Indonesia,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam acara Peluncuran Laporan Akuntabilitas Tahun 2020 di Jakarta, Rabu.


3. Menteri KKP tegaskan peraturan terkait penggunaan cantrang ditunda

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan sedang menunda pemberlakuan Peraturan Menteri No 59/2020 yang berisi tentang membolehkannya penggunaan sejumlah alat tangkap seperti cantrang.

"Kami masih menunda (pelaksanaan) Permen (Peraturan Menteri) No. 59/2020," kata Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Jakarta, Rabu.


4. Sri Mulyani perkirakan anggaran vaksin COVID bakal naik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran untuk vaksin COVID-19 yang diestimasikan sebesar Rp73,3 triliun berpotensi mengalami penambahan seiring harga vaksin yang mengalami kenaikan.

"Estimasi Rp73,3 triliun berdasarkan estimasi harga yang disampaikan. Tentu, kita akan melihat dinamika yang terjadi," katanya dalam raker dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.


5. OJK jelaskan beda pinjaman daring dengan layanan urun dana

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan perbedaan antara pinjaman daring (P2P lending) dengan layanan urun dana atau securities crowdfunding terutama terletak pada mekanisme dalam mendapatkan pendanaan bagi pelaku UMKM.

“Kalau P2P itu peminjaman seperti perusahaan pembiayaan tapi dia pakai media penyelenggara,” kata Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B OJK Ona Retnesti Swaminingrum dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu.