Tasikmalaya, 9/5 (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Otong Koswara mengeluhkan adanya sebagian besar kawasan jalan di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, rusak berat yang sudah terjadi cukup lama.
"Jalan kawasan Bungursari memang rusak berat, sudah lama rusaknya," kata Ketua DPRD Kota Tasikmalaya juga warga Bungursari, Otong Koswara, di Tasikmalaya, Minggu.
Jalan rusak berbentuk hamparan bebatuan itu, kata Otong, telah diajukan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk dilakukan perbaikan pengaspalan.
Pengajuan pengaspalan jalan sudah diajukan sejak setahun yang lalu pada program Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2009 yang fokus pada infrastruktur.
Namun karena terkendala kurangnya anggaran, kata Otong, pembangunan jalan kawasan Bungursari terpaksa ditunda.
"Pembangunan jalan di sini sudah saya ajukan untuk perbaikan jalan untuk segera diaspal, tinggal menunggu saja," katanya.
Kawasan Bungursari merupakan kawasan perbatasan antara wilayah Pemerintah Kota dengan Kabupaten Tasikmalaya, terletak di bagian barat pusat Kota Tasikmalaya.
Kawasan Bungursari merupakan wilayah pertambangan batu dan pasir sehingga cukup banyak truk ukuran sedang dan besar mengangkut hasil tambang galian C.
"Keberadaan truk merupakan salah satu penyebab rusaknya jalan, maka kalau ingin perbaikan jalan, aspalnya harus bagus dan kuat biar tidak cepat rusak," kata Otong.
Rencana pembangunan jalan di kawasan Bungursari, kata Otong, pihaknya berharap pemerintah terlebih dahulu melebarkan jalan yang ada.
Ruas jalan di kawasan Bungursari tergolong sempit hanya cukup untuk satu jalur mobil truk, sehingga ketika secara bersamaan muncul mobil dari arah berlawanan terpaksa satu diantara mobil itu harus mengalah agar bisa melewati jalan.
"Kalau kebetulan ada mobil dari dua arah, mobil itu sulit untuk lewat, saya harap pemerintah melakukan pelebaran jalan," kata Otong menyarankan.
Pelebaran jalan di Bungursari, menurut Otong, memang memerlukan biaya yang cukup besar untuk pembebasan tanah di pinggiran jalan yang statusnya milik masyarakat.
"Tentu biayanya mahal, karena harus ada pembebasan tanah dulu," katanya.
(U.KR-FPM/C/Y008/Y008) 09-05-2010 14:31:45