Kemenkumham dan Densus koordinasi terkait pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Bandung (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat Imam Suyudi mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan tim Densus 88 terkait dengan Abu Bakar Ba'asyir yang dijadwalkan bebas dari Lapas Gunung Sindur pada Jumat (8/1).

"Tentunya, jadi tetap dan saat ini pun sudah dikoordinasikan dengan Densus (Detasemen Khusus 88 Polri) terkait dengan pembebasan (Ba'asyir) pada hari Jumat," kata Imam di Bandung, Jawa Barat, Senin.

Setelah bebas, menurut dia, Ba'asyir sendiri bakal diawasi oleh sejumlah pihak untuk keamanannya dan ketertiban.

Seperti diketahui, Ba'asyir merupakan narapidana kasus tindak pidana terorisme.

"Karena dalam rangka pembebasan napiter (narapidana teroris) ini masih dilakukan upaya pengawasan lanjutan oleh pihak-pihak terkait," katanya.

Imam menyatakan bahwa sejauh ini Ba'asyir memang sudah menempuh masa tahanan setelah dikurangi remisi 55 bulan dari vonis 15 tahun yang dijatuhkan kepada tokoh pendiri Pondok Pesantren Al Mumin itu pada tahun 2011.

Imam pun meminta kepada seluruh pihak maupun para santri dari pesantren Ba'asyir agar tidak melakukan penjemputan ketika yang bersangkutan bebas.

Pasalnya, kata dia, pada masa pandemi ini protokol kesehatan perlu ditegakkan guna menghindari penyebaran COVID-19.

Ia mengatakan bahwa penjemputan bakal menimbulkan kerumunan yang dapat merugikan.

"Menunggu saja di rumah masing-masing karena beliau akan diserahkan kepada keluarga dengan koordinasi Densus 88," kata Imam.

Baca juga: Abu Bakar Baasyir bebas murni Jumat pekan ini

Baca juga: Kalapas Gunung Sindur pastikan Abu Bakar Baasyir tak nyoblos

Baca juga: Pengungkapan Yusril Ihza soal Presiden bebaskan Baasyir