Jakarta (ANTARA) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak pandemi COVID-19 yang menghantam sektor riil ekonomi Indonesia mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan masyarakat sehingga jumlah pengangguran bertambah dan rumah tangga miskin meningkat.
"Tantangan terberat di 2021 adalah upaya pengendalian penduduk akibat bertambahnya jumlah rumah tangga miskin," kata Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Herry Yogaswara dalam seminar virtual "Indonesian Demographic Outlook 2021: Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Sasaran RPJMN Bidang Kependudukan", Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan target dan sasaran pencapaian Bidang Kependudukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan dipengaruhi oleh kejadian pandemi COVID-19.
"Masyarakat yang tergolong 'near poor' akan jatuh miskin," ujarnya.
Herry menuturkan pandemi COVID-19 memberikan berbagai dampak antara lain meningkatnya beban pengangguran, PHK tenaga kerja muda meningkat, rumah tangga miskin bertambah, dan meningkatnya tenaga kerja di sektor informal.
Herry menuturkan meningkatnya jumlah rumah tangga miskin akan berdampak signifikan terhadap kualitas kesehatan masyarakat, termasuk terkait upaya menekan kasus kematian ibu dan bayi, prelevansi stunting pada balita, hingga pencegahan penyebaran penyakit menular.
Itu tentu berlawanan dengan target capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJPMN) 2020-2024 Bidang Kependudukan yang didasarkan skenario kehidupan yang normal tanpa situasi bencana pandemi.
Sebagai contoh target Total Fertility Rate (TFR) 2024 sebesar 2,10; Angka kematian Ibu (AKI) 183/100,000; dan Angka Kematian bayi (AKB) 15/1000.
"Penduduk perkotaan khususnya kawasan kumuh padat dan kumuh miskin mempunyai risiko lebih tinggi," tuturnya.
Selain itu, Herry menuturkan dampak dari merebaknya kasus PHK berpengaruh terhadap capaian indikator ketenagakerjaan Indonesia, khususnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Oleh karena itu, dia menuturkan perlu ada penurunan target pengangguran terbuka karena banyak yang kehilangan pekerjaan, dan pemulihan ekonomi tampaknya berjalan cukup panjang.
Menurut Herry, mobilitas penduduk lanjut usia (lansia) yang aman tampaknya juga akan menjadi tantangan karena dampak COVID-19 tersebut.
Herry menuturkan upaya berbagai rencana kebijakan, program dan target untuk jangka pendek, menengah, dan panjang perlu mengakomodasi dampak yang ditimbulkan dari situasi akibat pandemi COVID-19. Program pemerintah yang diterima masyarakat antara lain berupa Bantuan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan sasaran kepada Keluarga Harapan (PKH).
Kemudian, program antara lain bantuan beras, sembako, subsidi gaji pekerja berpenghasilan Rp 5 juta ke bawah, Kartu Pra Kerja, hingga bantuan tunai bagi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi. Program-program tersebut hendaknya didasarkan pada keakuratan data dan kondisi di lapangan sehingga benar-benar tepat sasaran.
Baca juga: Dampak pandemi, warga miskin di Bogor bertambah jadi 9,26 persen
Baca juga: Pemprov Jabar akan salurkan bantuan ke warga miskin yang terdampak COVID-19
Baca juga: Penambahan bansos pangan diharapkan dongkrak daya beli warga miskin
