Cibinong, Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku kesal kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) lantaran menumpuknya 1.000 spesimen hasil tes usap di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Akhir September masih ada 1.000 spesimen belum dilakukan uji laboratorium karena menunggu antrean," ungkapnya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (6/10).
Berdasarkan laporan yang ia terima, Dinkes Kabupaten Bogor mampu melakukan 300 kali sampai 400 kali per hari melakukan pengambilan spesimen melalui tes usap. Tapi, kemampuan pengujiannya menggunakan alat Polymerase Chain Reaction (PCR) baru 200 spesimen per hari.
Menurut Ade Yasin, hingga kini Dinkes Kabupaten Bogor tercatat baru melakukan tes PCR terhadap 21.986 spesimen selama pandemi. Angka tersebut masih jauh dari yang ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni 1 persen dari jumlah penduduk atau 60 ribu tes PCR.
"Dinkes agar menjelaskan berapa ketersediaan PCR sekarang dan segera mengaktifkan Labkesda," kata Ade Yasin.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bogor, Dedi Syarif menyebutkan bahwa Pemkab Bogor memiliki enam unit alat PCR, tapi empat di antaranya belum bisa digunakan.
"Baru (alat PCR) RSUD Cibinong dan Ciawi yang sudah terintegrasi atau teregister dengan Litbangkes Pusat," ungkapnya.
Alat PCR tersebut tersebar di masing-masing rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Bogor, yakni di Ciawi, Cibinong, Cileungsi, dan Leuwiliang sudah memiliki alat PCR. Kemudian, dua unit lainnya ada di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Mobile Lab Biosafety Level (BSL) 2.
Empat alat PCR yang belum mampu difungsikan ini menjadi persoalan lambatnya proses uji spesimen hasil tes usap masyarakat di Kabupaten Bogor. Ia mengaku kewalahan banyaknya spesimen hasil tes usap yang masuk lantaran kurva jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per harinya meningkat tajam sejak bulan September 2020.
Baca juga: Korem Suryakencana lakukan pengawasan corona di tujuh kabupaten/kota
Baca juga: DPRD Jabar kecewa Dinkes Bogor tidak fungsikan PCR bantuan provinsi
