Pemkot Bogor gencarkan tes usap COVID-19 meski sudah lakukan 13.196 kali

Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menggencarkan tes usap untuk secepatnya menekan pandemi COVID-19 meskipun hingga saat ini sudah melaksanakan 13.196 kali.

"Semakin banyak melakukan tes usap, memang jadi lebih banyak ditemukan warga yang terkonfirmasi positif COVID-19, tapi sasaran lebih luas untuk lebih banyak warga terselamatkan," kata Wali Kota Bogor Bima Arya di Kota Bogor, Jumat.

Menurut Bima Arya, meskipun terjadi peningkatan kasus konfirmasi positif COViD-19 tapi ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit masih aman terkendali.

Bima menyebutkan dari rumah sakit yang memiliki kamar perawatan untuk pasien COVID-19 tersedia 342 tempat tidur.

"Dari jumlah tempat tidur tersebut, 55,8 persen terisi pasien COVID-19," katanya.

Guna mengantisiasi lonjakan kasus positif COVID-19, menurut Bima, Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) memanfaatkan Gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN di Lido Kabupaten Bogor sebagai tempat isolasi khusus bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan maupun tanpa gejala.

"Ada 122 tempat tidur di PPSDM BNN. Perjanjian kerja samanya sudah dilakukan. Saat ini sedang finalisasi administrasinya," katanya.

Pemerintah Kota Bogor juga berencana menyiapkan sebuah hotel untuk tempat isolasi khusus OTG, guna mengantisipasi melonjaknya kasus positif COVID-19.

Saat menerima kunjungan Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kuwat Sri Hudoyo bersama rombongan di Balai Kota Bogor, Kamis (17/9), Bima Arya juga menyampaikan data perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Bogor.

Menurut Bima, akumulasi kasus positif COVID-19 sampai hari itu, ada 964 kasus. Dari jumlah tersebut 621 kasus dinyatakan sembuh atau 64,41 persen, kasus meninggal dunia 39 kasus atau 4,04 persen, serta kasus positif masih sakit ada 304 kasus atau 31,53 persen.

Bima menjelaskan, pada penanganan COVID-19 di Kota Bogor yang trennya meningkat, harus sesuai dengan akar persoalannya.

"Persoalan COVID-19 di Kota Bogor adalah, mobilitas warganya tinggi serta kurangnya edukasi warga terhadap bahaya COVID-19," katanya.

Pemerintah Kota Bogor menilai penanganan COVID-19 di Kota Bogor lebih tepat menerapkan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK) dari pada pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karena kasus COVID-19 berada di lingkungan warga.

"Pemberian edukasi kepada warga juga dilakukan di lingkungan warga," katanya.

Pemerintah Kota Bogor, kata dia, juga terus melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan secara ketat, baik pada aktivitas warga maupun pada aktivitas tempat usaha seperti operasional toko, rumah makan, kafe, tempat wisata dan pusat keramaian lainnya.

Baca juga: Alasan swalayan ADA di Kota Bogor ditutup sementara

Baca juga: Kota Bogor antisipasi dampak PSBB DKI Jakarta

Baca juga: Dinkes Kota Bogor temukan 22 kasus positif COVID-19