Kemensos beri target Pemkab Bogor "luluskan" 10 persen penerima PKH

Bogor (ANTARA) - Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin menargetkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, harus "meluluskan" minimal 10 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayahnya pada Tahun 2020.

"Minimal, 10 persen dari data ini bisa digraduasikan di tahun ini. Minimal yah, saya yakin bisa lah," ujarnya saat ditemui di Bogor, Kamis.

Menurutnya, meluluskan atau menggraduasi penerima PKH merupakan salah satu indikator keberhasilan program yang sudah berjalan beberapa tahun lalu itu. Pepen menyebutkan, indikator itu harus menjadi target utama PKH. Pasalnya, berdasarkan data Kemensos, sebanyak 131 ribu keluarga di Kabupaten Bogor masuk dalam daftar penerima PKH.

"SDM PKH tidak hanya melaksanakan kegiatan rutin saja, tapi memastikan KPM (keluarga penerima manfaat) menerima bantuan dan pelaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dalam melaksanakan tugas," tuturnya.

Ia mengatakan, setiap sumber daya manusia (SDM) harus mempunyai strategi dalam melaksanakan tugas agar target graduasi dapat terlaksana. Salah satu stretegi yang dapat dilakukan SDM PKH dalam memperbanyak graduasi KPM dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi informal yang ada di lingkungan tempat mereka bertugas, seperti pengusaha setempat.

"SDM PKH harus dapat mengenali seluk-beluk dan mengenali lingkungan tempat mereka bertugas. Kalian harus bisa, mampu, dan tahu pihak-pihak mana saja yang bisa diajak kerja sama untuk meningkatkan graduasi KPM," kata Pepen.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bogor Yanti Gunayanti menjelaskan bahwa PKH sangat membantu program Pemkab Bogor dalam mengentaskan kemiskinan. Maka, menurutnya, peningkatan jumlah graduasi harus terus didorong agar warga miskin lainnya bisa mendapatkan giliran menerima bantuan PKH.

"Kami bersama SDM PKH Kabupaten Bogor akan berusaha keras agar banyak KPM PKH yang tergraduasi. Sehingga jatah yang mereka tinggalkan dapat diisi oleh warga miskin lainnya," kata Yanti.

Ia menerangkan, salah satu indikator keberhasilan kerja pemerintah daerah adalah jika dapat menekan angka kemiskinan. Hingga Juli 2020, angka kemiskinan di "Bumi Tegar Beriman" itu mencapai angka 9,6 persen. Sebelumnya angka kemiskinan di kabupaten Bogor mencapai 6,6 persen.

Baca juga: 25 penerima manfaat PKH di Cianjur mengundurkan diri

Baca juga: Sudah terima bantuan PKH, ibu ini sukarela kembalikan paket bansos bukan haknya