Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PT PN) VIII sedang berupaya untuk mengembangkan perkebunan "go digital" dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.
"Holding perkebunan sudah membuat strategi transformasi digital. Perkebunan go digital merupakan konsep besar yang kita sama-sama rancang dan akan dilaksanakan," ujar Komisaris PT PN VIII, Adrian Zakhary dalam diskusi daring bertema "Indonesia Muda Club" yang diselenggarakan Kementerian BUMN, Jumat.
Ia mengatakan transformasi ini tidak sekedar masuk ranah sosial media dan berjualan di platform e-commerce. Transformasi digital dilakukan mulai dari perencanaan penanaman, produksi, efisiensi pabrik hingga mengoptimalkan hasil panen agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing dan nilai tinggi di pasar.
"Harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Artinya dari kebun ke tangan konsumen," ucapnya.
Dalam operasionalnya, lanjut dia, dimulai dari perencanaan menanam hingga perawatan seperti pemupukan agar produksi bisa maksimal dan meminimalkan potensi kerusakan.
"Memang sudah disiapkan dashboard produksi tapi dashboard produksi itu laporannya lebih bersifat harian, mingguan, dan bulanan. Kita ingin mendorong bagaimana caranya supaya produksi bisa diawasi secara realtime," ucapnya.
Ia mengakui, penerapan digital di sisi hulu yang dimulai dari perencanaan penanaman itu masih belum optimal dan masih terus digali.
"Secara spesifik dari sisi digital ada pengembangan sistem IT ke sistem internal. Jadi lebih di keuangan, office, lalu portal-portal. Production planning dan plan maintenance rasanya memang belum optimal dan masih bisa kita gali," ucapnya.
Namun, ia mengatakan, dari sisi hilir pihaknya memanfaatkan business intelligence dan melakukan kolaborasi dengan e-commerce.
"Sekarang kita men-drive market dari data memanfaatkan business intelligence untuk mengetahui kondisi pasar. Kita juga meningkatkan distribusi channel, digital marketing hingga memanfaatkan sosial media," katanya.
Baca juga: Holding PTPN III rombak direksi di 10 anak perusahaan non-PTPN
Baca juga: Stafsus Menteri BUMN: Perampingan komisaris dan direksi PTPN agar efisien