Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diminta segera menetapkan regulasi yang terkait dengan penerapan protokol kesehatan di sektor pariwisata sebagai upaya membangkitkan kinerja sektor tersebut dalam masa tatanan normal baru ini.
"Kita sudah dengar soal CHS (Cleanlines, Health, & Safety) yang akan diterapkan, tapi belum ada regulasinya,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih di Jakarta, Kamis.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan bahwa saat ini beberapa pemerintah daerah sudah mulai membuka destinasi wisata dengan protokol kesehatan.
Menurut dia, dalam fase yang belum menunjukkan kulminasi (titik puncak) pandemi COVID-19 di Indonesia, pembukaan destinasi wisata sebenarnya belum dianjurkan.
"Setiap kegiatan yang memicu keramaian dan lalu lintas orang, tetap berpotensi meningkatkan angka infeksi, harus ada protokol yang sangat ketat," katanya.
Untuk itu, ujar dia, diharapkan ada panduan dari pemerintah pusat terkait daerah-daerah yang sudah mulai menarik wisatawan untuk datang.
Fikri menekankan bagaimana merubah perilaku turis agar mampu beradaptasi dalam fase normal baru, seperti adanya standar pemakaian masker, selalu mencuci tangan, dan perilaku jaga jarak secara ketat harus tetap diterapkan.
Fikri menekankan pentingnya pengawasan pemerintah dalam hal ini diterapkan oleh pengelola tempat wisata dan hiburan.
“Pelibatan sektor perhubungan, keamanan dan ketertiban, serta sektor kesehatan harus integral dalam penerapan new normal di pariwisata,” kata Fikri.
Selain itu, Fikri meminta pelibatan pelaku industri pariwisata hingga unit terkecil seperti pemandu wisata, supir, ojek, hingga pedagang sektor wisata agar bersama berpartisipasi dalam kampanye wisata yang aman dan sehat selama pelaksanaan masa normal baru ini.
Terkait CHS (Cleanlines, Health, & Safety) di industri pariwisata, Fikri mengingatkan akan menjadi pertaruhan citra pariwisata lokal maupun nasional di mata pelancong.
Sebagaimana diwartakan, pemerintah akan memastikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan sebelum membuka destinasi wisata dalam kondisi transisi menuju normal baru.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (12/6), mengatakan pemerintah akan melihat kesiapannya sesuai arahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Kita lihat kesiapannya, makanya kita duduk dengan teman-teman Gugus Tugas melihat trennya seperti apa. Saya kira kita lihat tren bukan hanya satu dua hari, tapi selama satu bulan terakhir, sebulan ke depan, apakah rate of transmission terus turun. Jadi pendekatannya bukan hanya aspek ekonomi tapi juga kita harus beri rasa aman nyaman bagi masyarakat," katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan protokol kesehatan di sektor pariwisata yang segera dirilis Kementerian Kesehatan. Demikian pula proyek percontohan dalam penerapan protokol tersebut.
Baca juga: Pemandu wisata gunung dituntut semakin kompeten hadapi era normal baru
Baca juga: Pedagang oleh-oleh Garut berharap bangkit saat memasuki era normal baru
Baca juga: Menpar pastikan butuh satu bulan persiapkan pembukaan destinasi wisata
