Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah menyalurkan 947 ribu paket bantuan sosial (bansos) berupa sembako dan uang tunai senilai Rp500 ribu untuk warga terdampak COVID-19 di provinsi itu.
"Penyaluran bantuan di gelombang pertama ini akan terus dilakukan sampai mencapai 1,4 juta paket bantuan dan pada tiga gelombang berikutnya," kata Wakil Pimpinan Wilayah Bulog Divre Jabar Lilik Nurcholiq, Jumat.
Baca juga: Pemprov Jabar distribusikan 71 ribu paket bansos bagi warga Cirebon
Lilik mengatakan sisa paket bansos Provinsi Jabar untuk gelombang satu ini masih dalam proses pengadaan dan pengepakan untuk selanjutnya disalurkan oleh PT Pos bersama sejumlah mitra secara langsung kepada warga terdampak.
"Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada yang berarti karena kerja yang luar biasa dengan setiap pemangku kebijakan, PT Pos dan seluruh kalangan yang ada di Pemprov Jabar," katanya.
Selain dilakukan di Gudang Bulog di Kawasan Gedebage, Kota Bandung, kata dia, pengepakan untuk bansos Pemprov Jabar juga dilakukan di Gudang Bulog di Cimindi, Kota Cimahi dan Gudang Bulog Paseh, Kabupaten Sumedang.
Ia mengatakan paket bantuan yang didistribusikan untuk warga tersebut, berupa kebutuhan pangan, seperti beras, mie instan, sarden kaleng, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, dan vitamin, yang disediakan sejumlah pedagang atau distributor. "Juga ada telur yang disuplai dari pasar tradisional setempat dan uang senilai Rp150 ribu," katanya.
Sementara itu, Kepala Regional V Jabar Banten PT Pos Indonesia Helly Siti Halimah mengatakan selama penyaluran bantuan ini tidak mengalami kendala berarti, kecuali validitas data penerima bantuan yang menghambat penyalurannya.
Baca juga: Empat ton telur bansos Jabar di Garut didistribusikan ke daerah lain
"Kami kerja sama dengan Bulog salurkan paket bantuan tersebut, bersama mitra kami, mulai dari ojek sampai karang taruna. Kami punya 427 hub atau gudang yang menerima dropingan dari Bulog, kemudian 24 kantor pos pemeriksa untuk mendistribusikan paket sembako tersebut," katanya.
Helly mengatakan biasanya kendala yang terjadi adalah adanya penerima bantuan ganda, kesalahan alamat, sampai data penerima yang tidak lengkap. Bantuan yang tidak dapat tersampaikan ke penerima tersimpan di Kantor Pos Indonesia.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jabar apresiasi upaya pemprov terkait penyaluran bansos terdampak COVID-19
