Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto ditargetkan meluncurkan digitalisasi pemerintahan melalui integrasi Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus mendatang, yang dalam terobosannya mewajibkan setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri bidang ekonomi.
"Presiden 17 Agustus (mendatang) ingin meresmikan atau launching nanti program government technology yang akan nanti menyatukan semua 'apps' yang ada di kementerian/lembaga, sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi," kata Luhut saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Luhut menilai integrasi dari seluruh layanan publik yang ada di kementerian/lembaga nantinya dapat diakses melalui GovTech, sehingga diharapkan dapat lebih transparan dan meminimalisasi terjadinya potensi korupsi.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga memerintahkan adanya terobosan agar setiap keluarga bisa memiliki akun rekening bank. Jika keluarga tersebut merupakan penerima manfaat bantuan sosial, penyaluran bantuan tersebut dapat ditransfer secara langsung sehingga tepat sasaran.
"Ini kita kira-kira sudah menghitung, bisa berapa besar yang kita hemat mungkin hampir Rp100 triliun dan seterusnya, nanti secara bertahap angka-angkanya nanti saya kira bisa diberi tahu kemudian," tambah Luhut.
Luhut menambahkan bahwa Presiden dijadwalkan menemui ratusan anak muda yang menggagas GovTech.
Adapun Govtech terdiri dari empat pilar. Pilar pertama terkait dengan optimalisasi penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sistem digital dalam pilar ini, yaitu Coretax untuk pajak dan Simbara untuk PNBP melalui mineral dan batu bara.
Pilar kedua menyoal efisiensi belanja negara, yakni lewat sistem e-catalogue versi 6.0. Sistem ini hadir dengan fitur baru seperti pengawasan real-time, integrasi lintas kementerian dan lembaga, analisis kebutuhan otomatis, serta evaluasi vendor berbasis data untuk memastikan belanja negara tepat sasaran dan bebas dari pemborosan.
Pilar ketiga terkait dengan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan. Sistem digital pada bidang ini dirancang untuk mengurangi birokrasi berlebih dan memberikan pengalaman yang lebih mudah serta cepat bagi masyarakat.
Adapun pilar terakhir menyangkut kemudahan berusaha lewat sistem Online Single Submission (OSS).
Penyempurnaan OSS dapat mempercepat proses perizinan usaha dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Sistem OSS yang lebih terintegrasi ini akan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) dan menarik lebih banyak investasi langsung.
