Bogor (ANTARA) - DPRD Kota Bogor menyampaikan apresiasi pada kinerja Pemerintah Kota Bogor pada tahun anggaran 2019, di antaranya mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, serta berbagai penghargaan lainnya dari tingkat provinsi maupun pusat.
Wakil Ketua Panitia Khusus DPRD Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2019, Azis Muslim, pada rapat paripurna DPRD Kota Bogor melalui video conference, di Kota Bogor, Selasa, dalam paparannya menyatakan, Pemkot Bogor telah berupaya keras mewujudkan program dan kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Bogor.
Baca juga: DPRD beri beberapa catatan LKPJ Wali Kota Bogor
Untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kata dia, DPRD Kota Bogor perlu memberikan beberapa catatan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
Wali Kota Bogor Bima Arya menghadiri rapat paripurna tersebut secara virtual melalui video conference dari Balai Kota Bogor.
Bima Arya didampingi antara lain oleh Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.
Baca juga: DPRD Kota Bogor bentuk Pansus Pengawasan Anggaran COVID-19
Sedangkan pimpinan DPRD yakni Ketua Atang Trisnanto (FPKS) didampingi tiga wakil ketua, yakni Jenal Mutaqin (FGerindra), Dadang Danubrata (FPDIP) dan Eka Wardhana (FPG) serta pimpinan Pansus Pembahas LKPJ Wali Kota Bogor tahun 2029 yang menghadiri rapat paripurna secara virtual dari Gedung DPRD Kota Bogor.
Azis Muslim dari Fraksi Gerindra ketika membacakan hasil pembahasan Pansus LKPJ Wali Kota Bogor tahun 2019, mengatakan, sesuai dengan LKPJ yang telah disampaikan Wakil Wali Kota Bogor dalam rapat paripurna DPRD, kemudian dilakukan pembahasan oleh DPRD guna melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
Dari pembahasan tersebut, menurut Azis, DPRD Kota Bogor selaku mitra Pemkot Bogor menyampaikan apresiasi pada kinerja Pemkot Bogor selama tahun anggaran 2019.
Baca juga: DPRD Kota Bogor: Data penerima BLT harus lebih tepat sasaran
