Bandung (ANTARA) - Pemprov Jawa Barat (Jabar) telah menyalurkan paket sembako bantuan sosial tunai dan nontunai kepada 5.237 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS).
"Sampai hari ini, Selasa (21/4), sekitar 5.237 paket bantuan sudah disalurkan di 10 wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Bandung Raya,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Moh Arifin Soedjayana di Bandung, Selasa.
Arifin mengatakan bantuan sosial senilai Rp500 ribu itu, penyalurannya masih difokuskan di 10 daerah yang menerapkan PSBB. Penyaluran bantuan berupa uang tunai Rp150.000 dan sembako ini ditargetkan bisa mencapai 264.085 lokasi pada pekan ini.
Baca juga: Gubernur Jabar minta bupati/wali kota sempurnakan data penerima bansos
Dibantu oleh PT Pos Indonesia yang bekerja sama dengan ojek daring (online) dan ojek pangkalan, hasil monitoring pihaknya menunjukkan proses bantuan berjalan baik.
“Ada riak-riak soal bantuan, tapi tidak akan menghentikan proses penyaluran yang sudah berjalan baik. Pelibatan ojek online dan ojek pangkalan sangat membantu penyerahan bantuan pada KRTS sasaran,” katanya.
Dari 5.237 paket bantuan yang sudah diserahkan, pihaknya mencatat ada 371 paket yang kembali ke PT Pos karena alamat KRTS tidak sesuai dengan data.
Menurutnya, proses penyaluran disertai proses pelaporan yang ketat, dimana kurir baik ojek online, ojek pangkalan maupun petugas Pos harus menyerahkan langsung pada penerima.
“Si penerima menunjukkan KTP, sesuai alamat, sesuai data. Pihak kurir lalu mengambil foto penerima untuk dilaporkan lewat aplikasi yang sudah disiapkan. Yang retur itu biasanya karena ketidaklengkapan data, bisa nama jalan, RT, RW-nya keliru. Sejauh ini rata-rata sesuai 'by name by address',” tutur Arifin.
Baca juga: Pemprov Jawa Barat salurkan 5.000 paket bansos terkait PSBB Bodebek
Arifin mengakui urusan penerima bantuan saat ini datanya masih terus diperbaharui. Sambil menunggu data dari daerah yang diusulkan oleh RT/RW dan ditandatangani, surat tanggung jawab mutlak dari Kepala Dinas Sosial masing-masing daerah, proses penyaluran tidak akan berhenti.
“Saya tanya ke Pak Gubernur Ridwan Kamil, bagaimana pak penyaluran. Pak Gubernur bilang jalan terus,” katanya.
Penyaluran bantuan yang sedang berjalan di kawasan Bogor, Depok dan Bekasi lalu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Bandung Barat, dan Sumedang sejatinya memang sudah dinantikan warga yang perekonomiannya terdampak COVID-19.
Aan Sutisna, warga Cidamar, Kota Cimahi yang mendapat bantuan mengatakan pihaknya sangat terbantu atas bantuan tunai dan nontunai yang didapat. Dia mengaku akan memanfaatkan bantuan tersebut untuk menghidupi keluarganya selama pemerintah melakukan pencegahan virus COVID-19.
Bantuan nontunai berupa sembako, menurutnya, bisa dikonsumsi keluarganya selama penerapan PSBB di Kota Cimahi. Sementara bantuan tunai berupa uang Rp150.000 dimanfaatkan jika ada kebutuhan mendadak dan penting.
“Terima kasih atas bantuannya dari pemerintah, Bapak Gubernur, mudah-mudahan bermanfaat lahir batin, dunia akhirat,” katanya.
Baca juga: Disperindag Karawang sampaikan data pelaku UMKM penerima bansos Pemprov
Warga lainnya, Yayan Sopian, penerima bansos di Kota Bandung juga sumringah, bantuan dari Pemprov Jawa Barat datang di saat dirinya sudah membutuhkan.
Yayan memuji upaya Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung yang dengan cepat mendata penerima bantuan dan menyalurkan bantuan sebelum PSBB dijalankan. "Ucapan terima kasih saya pada Pak Gubernur dan Wali Kota Bandung atas bantuannya,” katanya.
Sementara itu pengemudi ojek online dikritik sejumlah pihak karena dianggap diistimewakan dalam kondisi pencegahan COVID-19.
Baca juga: Pemkab Bekasi salurkan 152.000 paket bansos ke warga terdampak COVID-19
Di luar urusan jasa yang mendapat beberapa keringanan dari sisi aturan, ojek online dan ojek pangkalan pun diberdayakan. Pemprov Jawa Barat dalam menyalurkan bansos pada ribuan KRTS, namun pelibatan dan upaya mereka mendistribusikan bantuan bukan perkara sederhana.
Herman, salah seorang ojek online di Bandung mengaku sangat terbantu dengan kebijakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil melibatkan para sopir ojek untuk mendistribusikan bansos. “Pemesanan antar-penumpang turun drastis, pemasukan tidak sebanyak kondisi normal, pemesanan layan antar makanan juga turun. Tapi alhamdulilah, sekarang diperbantukan menyalurkan bantuan, kami dapat tambahan,” katanya.
Herman mengaku mendengar jika pelaku usaha transportasi lain menganggap pemerintah mengistimewakan para pengemudi ojek online. Namun, diakuinya pekerjaan distribusi bansos bukan hal mudah.
“Akses ke penerima bantuan sempit, kadang-kadang motor kita tidak bisa masuk soalnya di gang, rata-rata yang dapat bantuan warga di kawasan padat penduduk,” kata dia.
Menurutnya, para pengemudi ojek semangat menyukseskan penyaluran bansos tersebut, karena mendapat amanah agar bantuan sampai tepat sasaran. “Situasinya lagi tidak normal, tapi amanah bansos harus sampai di tangan warga tetap kami jalankan,” ujarnya.
