Jangan ada korupsi anggaran penanganan COVID-19, pinta Menteri Keuangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar jangan ada pihak yang mengorupsi atau memiliki konflik kepentingan terhadap dana darurat yang disediakan pemerintah untuk mengatasi penyebaran penyakit pernafasan karena virus corona jenis baru (COVID-19).

"Saya sebagai menteri keuangan mengimbau, meskipun kita darurat dan harus melakukan secara cepat, saya berharap tidak ada korupsi dan tidak ada konflik kepentingan sehingga tidak mengacaukan seluruh persepsi bahwa emergency dan urgensi ini betul-betul kita ingin melakukan percepatan reaksi untuk menolong masyarakat," kata Sri Mulyani melalui konferensi video di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Anggaran Rp75 miliar untuk atasi COVID-19 digelontorkan Pemkot Bandung

Permintaan Sri Mulyani tersebut disampaikan seusai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Joko Widodo yang juga melalui konferensi video. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan adanya realokasi APBN dan APBD untuk pengendalian COVID-19.

"Tidak ada pendompleng atau orang yang menggunakan kesempatan ini, baik di sektor riil pada pengadaan alat kesehatan atau di sektor keuangan seperti penjualan saham di forex. Kita akan sangat tegas kalau ada yang melakukan hal-hal untuk melakukan situasi ini, kita akan tindak sangat tegas," ungkap Sri Mulyani.

Ia juga menjamin semua pejabat di kementerian maupun pemerintahan daerah dapat mengambil keputusan dengan tenang terkait realokasi anggaran tersebut.

Baca juga: Menkeu instruksikan pemda anggarkan belanja penanganan COVID-19

Sedangkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pihaknya menyediakan suplai dari dolar sebagai intervensi mencegah pelemahan nilai rupiah yang semakin mendalam.

"Yang terus kami lakukan dengan intervensi baik secara tunai atau spot atau juga secara forward melalui domestic non deliverable forward, ini untuk menjaga mekanisme pasar secara berjalan, dan agar tidak terjadi kepanikan di pasar dan berikan confident di pasar," kata Perry melalui video conference.

Perry menilai cadangan devisa Indonesia masih lebih dari cukup karena pada akhir Februari 2020 posisinya adalah 130,4 miliar dolar AS.

"Tentu saja berkoordinasi dengan pemerintah, dengan Menkeu, Menteri BUMN, langkah-langkah lanjutan akan dilakukan bagaimana kemudian berbagai program dan pembiayaan bisa nanti mendatangkan devisa. Koordinasi ini yang terus dilakukan," ungkap Perry.

Cara lain untuk menjaga stabilitas nilai tukar adalah BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang dilepas oleh investor asing.

"Seperti saya sampaikan, tahun ini BI sudah membeli SBN Rp163 triliun yang dilepas asing untuk mengurangi tekanan pada pasar SBN. Dengan OJK, koordinasi dengan menjaga pasar tetap berjalan," ungkap Perry.

Menurut Perry, BI fokus untuk menjaga kepercayaan pasar, memastikan bekerjanya mekanisme pasar, dan menjaga kecukupan likuiditas baik rupiah maupun valas.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan krisis keuangan 1998 atau 2008.

"Yang membedakan krisis kita dengan 1998 atau 2008, posisi saat sekarang baik perbankan atau sektor korporasi tentu lebih tertata lebih baik daripada saat itu sehingga harapannya dengan ketenangan otoritas dan pemerintah tentu kita akan berharap penanganan ini bisa dilakukan secara terukur," kata Airlangga juga melalui video conference.