Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil menjelaskan hasil rapat antara pihaknya dengan Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono tentang penanganan banjir di Provinsi Jabar yang berlangsung di Ruang Papandayan Gedung Sate Bandung, Kamis.
"Saat ini hadir kepala daerah, kemudian juga ada Pak Menteri PUPR untuk mengkoordinasikan rencana aksi penanganan banjir. Ada Bupati Bogor, Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati Subang dan Wakil Bupati Karawang. Perwakilan Kota Kab Bekasi dan Bupati Indramayu," kata Emil.
Dalam rapat tersebut diputuskan tentang rencana aksi penanganan banjir di Jabar yang meliputi aspek apa dan siapa.
"Kita akan melakukan rencana aksi, apa yang akan dilakukan, kemudian siapa. Ini artinya bisa tingkat kabupaten/kota, provinsi atau pemerintah pusat," kata dia.
Aspek apa ialah bentuk penanganan banjir yang akan dilakukan apakah berupa pembangunan bendungan, normalisasi atau pengerukan sungai.
"Apakah pengerukan dan lain-lain. Anggaran juga akan kita hitung mana anggaran yang ada di 2020 dan itu akan kita kebut," kata dia.
Dan aspek selanjutnya yang tak kalah penting ialah jadwal pelaksanaan rencana aksi yang harus dilakukan secepatnya.
"Komitmen dari kementerian sangat kuat. Sesuai arahan Pak Presiden untuk membereskan yang bisa dikebut di 2020. Oleh karena itu. In syaa Allah ini akan menjadi contoh ketanggapan dari pemda yang bekerjasama dengan pemerintah pusat," kata dia.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuljono memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Provinsi Jawa Barat (Jabar), yang digelar di Gedung Sate Bandung, Kamis.
Pada kesempatan tersebut Menteri Basuki mendengarkan langsung kondisi terbaru daerah-daerah terdampak banjir beberapa waktu lalu.
Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Jabar M Ridwan Kamil dan sejumlah kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang daerahnya terdampak musibah banjir pada awal tahun 2020.
Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin pada rapat tersebut menjelaskan kondisi wilayah akibat bencana banjir dan longsor beberapa waktu lalu.
Ade menjelaskan sejumlah dampak kerusakan dan korban pengungsi.
"Akibat banjir dan longsor ribuan rumah rusak ringan, sedang hingga berat. Kemudian sekolah, masjid, jembatan, jalan hingga sarana ekonomi juga rusak," kata dia.
Ade mengatakan saat ini yang menjadi prioritas pihaknya yaitu merelokasi masyarakat terdampak bencana karena ada beberapa titik yang wilayahnya sudah tak layak untuk ditempati lagi.
"Hingga saat ini kami berusaha mencari lokasi relokasi yang aman untuk mereka. Kemudian kita bangun huntara di sana," kata dia.
Dia mengatakan perbaikan kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di Bogor membutuhkan biaya besar sehingga pihaknya meminta dukungan dari pemerintah pusat.
"Oleh karena itu, kami memohon dukungannya Pak Menteri Basuki," kata Ade.
Baca juga: Menteri PUPR Basuki pimpin rapat penanganan banjir di Jabar
Baca juga: Kota Bekasi turunkan status jadi transisi darurat bencana
