Bandung (ANTARA) - DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat beserta 27 DPC PDI Perjuangan se-Jawa Barat menyatakan siap mendukung Megawati Soekarnoputri untuk memimpin kami kembali sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan 2019-2024 dan selanjutnya ditetapkan dan disahkan dalam Kongres V PDIP tahun 2019 di Bali.
"Kami memohon kembali Ibu DR (HC) Hj Megawati Soekarnoputri untuk memimpin kami kembali sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan 2019-2024 dan selanjutnya ditetapkan dan disahkan dalam Kongres V PDIP tahun 2019 dan memberikan mandat penuh dalam menyusun struktur komposisi dan personalia DPP PDIP melalui mekanisme formatur tunggal," kata Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono dalam siaran persnya, Kamis.
Ono mengatakan dalam rangka Kongres V PDI Perjuangan dengan tema "Solid Bergerak Untuk Indonesia Raya" maka seluruh jajaran DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat beserta 27 DPC PDI Perjuangan se-Jawa Barat bertekad bangkit merebut dan bergotong royong mewujudkan PDI Perjuangan sebagai partai pelopor.
Selain itu, lanjut Ono, DPD PDIP Jawa Barat siap mendukung dan mengawal sepenuhnya pemerintahan Presiden Ir H Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin demi suksesnya pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas, berdasarkan Pancasila dan tetap tegaknya NKRI.
Dia mengatakan PDIP sebagai partai pelopor haruslah mengambil peranan penting dan terdepan dalam lembaga eksekutif dan legislatif melalui program-program kerakyatan dalam rangka mewujudkan Trisakti Bung Karno dan untuk solid bergerak mewujudkan Indonesia Raya, berdasarkan ideologi Negara Pancasila 1 Juni 1945.
Lebih lanjut ia mengatakan Kongres V PDIP Perjuangan juga menjadi wahana bagi PDIP Jawa Barat solid bergerak untuk memenangkan Pilkada Serentak 2020 di delapan kabupaten/kota.
Menurut dia kemenangan pada tahun 1999 dan 2014 harus diraih kembali pada tahun 2024 dengan tagline #JabarBangkit2020 dan merebut kembali kemenangan pada Pemilu 2024 dengan tagline #JabarMenang2024.
"Dalam melakukan rekrutmen penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah PDIP akan membuka seluas-luas dengan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk bisa mengikuti proses ini,"
Syarat utama bagi masyarakat yang terjaring adalah mereka yang memiliki ideologi Pancasila, dan mampu menjabarkan Pancasila dan Trisakti Bung Karno dalam bentuk visi misi dan program kerja untuk membangun daerahnya sehingga akan terwujud masyarakat adil, makmur sejahtera.
Baca juga: Jokowi jawab kelakar Megawati soal "jatah" menteri PDIP
