Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan proses politik dalam pembentukan formasi oposisi maupun koalisi dalam pemerintahan tidak perlu melibatkan unsur ormas.
"Dalam kondisi seperti ini ketika ada oposisi untuk 'checks and balances' (pengawasan dan keseimbangan) bagus-bagus saja, tetapi konstruksinya harus konstruksi partai politik jangan dibawa-bawa ke ormas," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, berbagai wacana mengenai parpol yang ingin bergabung dengan koalisi pemerintah dan parpol yang memilih berada dalam kubu oposisi merupakan hak politik masing-masing yang harus dihargai sepanjang memiliki komitmen untuk memajukan Indonesia.
"Begitu juga bagi yang memiliki mandat, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin tentu sikap politik yang positif ini harus dijadikan modal politik untuk membangun Indonesia," kata Haedar.
Meski demikian, ormas manapun tidak memiliki ruang untuk masuk dalam wacana oposisi maupun koalisi tersebut. Sebab, hal itu merupakan ranah kontestasi dan fungsi partai politik beserta tokoh-tokoh politik.
"Keliru kalau ada pihak-pihak yang ingin membawa ormas pada proses politik entah itu konteksnya koalisi maupun oposisi karena ormas manapun itu posisinya tidak di situ," kata Haedar.
Dalam kesempatan itu, Haedar juga berharap pasca Pilpres dan Pileg 2019 tidak ada lagi polarisasi di tengah masyarakat termasuk sengketa-sengketa pemilu yang tidak berkesudahan karena akan membuat Bangsa Indonesia stagnan dan tidak produktif.
"Rekonsiliasi dan lain sebagainya harus kita apresiasi sebagai bagian dari kehendak membangun Indonesia milik bersama," kata dia.
Baca juga: Ketum Muhammadiyah ucapkan selamat untuk Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga
Baca juga: Masa halalbihalal di jalan raya, kata peneliti LIPI kritisi aksi PA 212
