Bandung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menyatakan jumlah pemantau pemilu independen yang ada di Jawa Barat masih kurang.
Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, di Kota Bandung, Minggu, mengatakan jumlah TPS di Jabar ada 138.144, tapi jumlah lembaga pemantau independen yang melakukan pengawasan Pemilu di Jabar hanya tiga.
"Lembaga pemantau pemilu yang ada di Jabar jumlahnya tak sebanding dengan jumlah pemilih yang mencapai 33 juta," kata Ratna seusai acara Sosialisasi Akreditasi Pemantau Pemilu di Kota Bandung, Jabar.
Dia berharap kedepannya akan semakin banyak lembaga pemantau pemilu di Jabar supaya bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
"Apabila semakin banyak masyarakat yang terlibat pengawasan maka bisa memperkecil ruang untuk yang akan curang," ucapnya.
Menurut dia pada Pemilu 2019 di Jabar kemungkinan tidak akan terlalu banyak diawasi oleh lembaga pemantau pemilu karena hingga saat ini masih sedikit lembaga pemantau independen yang mendaftar ke Bawaslu untuk turut serta dalam membantu pengawasan pesta demokrasi di tatar Pasundan itu.
"Jabar itu menjadi titik yang sangat kami perhatikan, dan pemilihnya paling banyak dibanding provinsi lain yakni ada 33 juta," ujar Ratna.
Oleh karena itu, pihaknya mengaku khawatir kondisi ini akan berdampak terhadap kurang maksimalnya pengawasan pesta demokrasi tersebut dan minimnya pemantau bisa memberi kesempatan yang lebih besar bagi kontestan untuk berbuat curang.
Walaupun tidak menjelaskan idealnya, jumlah ini pun masih tergolong sedikit. "Kami berharap semakin banyak yang memantau," katanya.
Dia mengatakan kurangnya jumlah lembaga pemantau indepenpen dikarenakan tidak adanya kekuatan finansial dari masing-masing lembaga yang ada karena negara tidak menyediakan dana untuk pemantauan yang dilakukan lembaga pemantau pemilu.
Sehingga pihaknya berharap semakin banyak lembaga pemantau pemilu yang memberikan sumbangsihnya untuk pengawasan pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Loli Suhenti, mengatakan hingga saat ini baru ada tiga lembaga pemantau independen yang sudah mendaftar ke pihaknya untuk turut serta dalam pemantauan Pemilu 2019.
Menurut Loli, jumlah ini terlalu sedikit dibanding luasnya wilayah dengan jumlah pemilih yang paling banyak.
"Padahal di Jawa Barat ini ada 138.144 TPS. Berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk mengawasi," ucapnya.
Pihaknya mengakui tugas terberat Bawaslu adalah mendorong sebanyak mungkin agar elemen masyarakat turut serta dalam pemantauan pemilu.
Baca juga: Bawaslu soroti Jabar masuk daerah terbanyak pelanggaran pemilu
Baca juga: Gakumdu Garut dalami kasus kades kampanye Pilpres
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, di Kota Bandung, Minggu, mengatakan jumlah TPS di Jabar ada 138.144, tapi jumlah lembaga pemantau independen yang melakukan pengawasan Pemilu di Jabar hanya tiga.
"Lembaga pemantau pemilu yang ada di Jabar jumlahnya tak sebanding dengan jumlah pemilih yang mencapai 33 juta," kata Ratna seusai acara Sosialisasi Akreditasi Pemantau Pemilu di Kota Bandung, Jabar.
Dia berharap kedepannya akan semakin banyak lembaga pemantau pemilu di Jabar supaya bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
"Apabila semakin banyak masyarakat yang terlibat pengawasan maka bisa memperkecil ruang untuk yang akan curang," ucapnya.
Menurut dia pada Pemilu 2019 di Jabar kemungkinan tidak akan terlalu banyak diawasi oleh lembaga pemantau pemilu karena hingga saat ini masih sedikit lembaga pemantau independen yang mendaftar ke Bawaslu untuk turut serta dalam membantu pengawasan pesta demokrasi di tatar Pasundan itu.
"Jabar itu menjadi titik yang sangat kami perhatikan, dan pemilihnya paling banyak dibanding provinsi lain yakni ada 33 juta," ujar Ratna.
Oleh karena itu, pihaknya mengaku khawatir kondisi ini akan berdampak terhadap kurang maksimalnya pengawasan pesta demokrasi tersebut dan minimnya pemantau bisa memberi kesempatan yang lebih besar bagi kontestan untuk berbuat curang.
Walaupun tidak menjelaskan idealnya, jumlah ini pun masih tergolong sedikit. "Kami berharap semakin banyak yang memantau," katanya.
Dia mengatakan kurangnya jumlah lembaga pemantau indepenpen dikarenakan tidak adanya kekuatan finansial dari masing-masing lembaga yang ada karena negara tidak menyediakan dana untuk pemantauan yang dilakukan lembaga pemantau pemilu.
Sehingga pihaknya berharap semakin banyak lembaga pemantau pemilu yang memberikan sumbangsihnya untuk pengawasan pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Loli Suhenti, mengatakan hingga saat ini baru ada tiga lembaga pemantau independen yang sudah mendaftar ke pihaknya untuk turut serta dalam pemantauan Pemilu 2019.
Menurut Loli, jumlah ini terlalu sedikit dibanding luasnya wilayah dengan jumlah pemilih yang paling banyak.
"Padahal di Jawa Barat ini ada 138.144 TPS. Berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk mengawasi," ucapnya.
Pihaknya mengakui tugas terberat Bawaslu adalah mendorong sebanyak mungkin agar elemen masyarakat turut serta dalam pemantauan pemilu.
Baca juga: Bawaslu soroti Jabar masuk daerah terbanyak pelanggaran pemilu
Baca juga: Gakumdu Garut dalami kasus kades kampanye Pilpres
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019