Bandung (Antaranews Jabar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat berbagi ilmu untuk meningkatkan pendapatan dan mempercepat pembangunan daerah serta pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
"Senin kemarin, kami menerima kunjungan dari-teman DPRD Kalbar. (Kunjungan) ini dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018," kata Pimpinan Bangar yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara, di Bandung, Rabu.
Dia mengatakan Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak potensi namun belum mampu mengoptimalkan potensi tersebut.
"Provinsi Kalbar mengelukan bahwa mereka mempunyai penghasilan karet, sawit, dan sebagainya tapi mereka tidak mendapatkan penghasilan. Ini sama dengan kita ketika kita tidak mempunyai pelabuhan ekspor ini pajaknya diambil oleh DKI di Pelabuhan Priok," kata dia
Irfan mengatakan, ke depan DPRD Jawa Barat akan segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dalam hal ini pelabuhan, seperti direncanakan saat ini Provinsi Jawa Barat akan segera memiliki pelabuhan internasional.
"Insya Allah setelah kita mempunyai Pelabuhan Patimban, pajaknya akan ke kita dan mudah-mudahan ini akan menaikkan PAD kita. Pabrik-pabrik manufakturing yang ada di Bekasi sampai Purwakarta itu juga sama perpajakannya diambil oleh DKI karena kantor pusatnya di DKI," katanya.
Selain itu, lanjut dia, DPRD Jawa Barat juga akan melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat terpilih untuk melakukan langkah-langkah peningkatan PAD.
"Kami ingin mencoba dengan gubernur baru nanti bagaimana melobi pajak-pajak ini masuk ke Jawa Barat karena pabrik-pabriknya ada di Jawa Barat," kata Irfan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Senin kemarin, kami menerima kunjungan dari-teman DPRD Kalbar. (Kunjungan) ini dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018," kata Pimpinan Bangar yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara, di Bandung, Rabu.
Dia mengatakan Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak potensi namun belum mampu mengoptimalkan potensi tersebut.
"Provinsi Kalbar mengelukan bahwa mereka mempunyai penghasilan karet, sawit, dan sebagainya tapi mereka tidak mendapatkan penghasilan. Ini sama dengan kita ketika kita tidak mempunyai pelabuhan ekspor ini pajaknya diambil oleh DKI di Pelabuhan Priok," kata dia
Irfan mengatakan, ke depan DPRD Jawa Barat akan segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dalam hal ini pelabuhan, seperti direncanakan saat ini Provinsi Jawa Barat akan segera memiliki pelabuhan internasional.
"Insya Allah setelah kita mempunyai Pelabuhan Patimban, pajaknya akan ke kita dan mudah-mudahan ini akan menaikkan PAD kita. Pabrik-pabrik manufakturing yang ada di Bekasi sampai Purwakarta itu juga sama perpajakannya diambil oleh DKI karena kantor pusatnya di DKI," katanya.
Selain itu, lanjut dia, DPRD Jawa Barat juga akan melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat terpilih untuk melakukan langkah-langkah peningkatan PAD.
"Kami ingin mencoba dengan gubernur baru nanti bagaimana melobi pajak-pajak ini masuk ke Jawa Barat karena pabrik-pabriknya ada di Jawa Barat," kata Irfan.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018