Antarajabar.com - DPRD Provinsi Jawa Barat optimistis Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka, akan bisa digunakan untuk melayani penerbangan jamaah haji pada tahun 2018 meskipun pemerintah pusat membatalkan rencana pemberiaan anggaran untuk landasan pacunya.
"Kami optimistis, Insha Allah Bandara Kertajati atau BIJB akan bisa digunakan untuk melayani penerbangan haji tahun depan, walaupun sempat ada kendala kucuran APBN untuk runwaynya dibatalkan oleh Kemenhub," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Haris Yuliana, di Bandung, Kamis.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan membatalkan rencana kucuran dana dari APBN sebesar Rp350 miliar pada tahun anggaran 2018 untuk pembangunan landas pacu Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Keputusan pembatalan kucuran dana APBN untuk pembangunan landas pacu Bandara Kertajati tersebut diketahui usai Komisi IV DPRD Jawa Barat berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu
Haris mengatakan optimisme pihaknya terhadap Bandara Kertajati tersebut karena didasarkan pada kinerja PT BIJB selaku BUMD yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat untuk mengelola bandara tersebut.
"Saya tidak khawatir dengan Kemenhub yang membatalkan kucuran dana untuk BIJB, toh pemerintah pusat yang awalnya mengambil alih pengelolaan pembangunannya terus mengembalikan lagi ke pemprov kita biasa saja karena selama ini teman-teman di BIJB sudah bekerja optimal untuk bandara ini," kata dia.
Menurut politisi dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat selama ini menyikapi segala permasalahan yang ada terkait pembangunan Bandara Kertajati.
"Sejak awal pembangunannya BIJB, setahu saya merupakan bandara yang tidak tercantum dalam perpres beda dengan Bandara Kualanamu yang langsung disokong oleh pusat. Sehingga sejak awal kita sudah siap dengan segala kemungkinan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Kami optimistis, Insha Allah Bandara Kertajati atau BIJB akan bisa digunakan untuk melayani penerbangan haji tahun depan, walaupun sempat ada kendala kucuran APBN untuk runwaynya dibatalkan oleh Kemenhub," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Haris Yuliana, di Bandung, Kamis.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan membatalkan rencana kucuran dana dari APBN sebesar Rp350 miliar pada tahun anggaran 2018 untuk pembangunan landas pacu Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Keputusan pembatalan kucuran dana APBN untuk pembangunan landas pacu Bandara Kertajati tersebut diketahui usai Komisi IV DPRD Jawa Barat berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu
Haris mengatakan optimisme pihaknya terhadap Bandara Kertajati tersebut karena didasarkan pada kinerja PT BIJB selaku BUMD yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat untuk mengelola bandara tersebut.
"Saya tidak khawatir dengan Kemenhub yang membatalkan kucuran dana untuk BIJB, toh pemerintah pusat yang awalnya mengambil alih pengelolaan pembangunannya terus mengembalikan lagi ke pemprov kita biasa saja karena selama ini teman-teman di BIJB sudah bekerja optimal untuk bandara ini," kata dia.
Menurut politisi dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat selama ini menyikapi segala permasalahan yang ada terkait pembangunan Bandara Kertajati.
"Sejak awal pembangunannya BIJB, setahu saya merupakan bandara yang tidak tercantum dalam perpres beda dengan Bandara Kualanamu yang langsung disokong oleh pusat. Sehingga sejak awal kita sudah siap dengan segala kemungkinan," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017