Antarajabar.com - Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar Eka Perwira menilai program bantuan pangan nontunai yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan penyempurna dan perbaikan dari program bantuan langsung tunai.
"Ini merupakan perbaikan dari BLT, lalu dulu itu ada PKH (program keluarga harapan)," kata Yunandar Eka Perwira, di Bandung, Kamis.
Anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan satu (Kota Bandung dan Kota Cimahi) ini mengatakan kebijakan program tersebut dinilainya akan mempercepat penyaluran bantuan dan dapat meningkatkan sumber daya manusia masyarakat kurang mampu mengikuti perkembangan teknologi perbankan bertransaksi.
"Ini kan mekanisme penyalurannya bisa dilakukan di elektronik warung gotong royong atau e-warong memakai kartu elektronik seperti kartu ATM," ujar dia.
Ia juga menuturkan penyaluran bantuan sosial tersebut sangat transparan dikarenakan masyarakat juga dapat mengawasi secara langsung dengan mengecek transaksi melalui data elektronik.
"Sehingga dengan adanya bantuan pangan nontunai ini, maka kedepannya tidak ada lagi keterlambatan penyaluran bantuan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di daerah ini," ujar dia.
Selain itu, lanjut Yunandar, penyalahgunaan program ini bisa lebih diminimalisir karena prosesnya dilakukan secara elektronik. "Jadi lebih baik dibandingkan bentuk BLT, program ini kan hasil evaluasi yang panjang dari program terdahulu," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan meskipun penyalurannya dilakukan secara elektronik tetap harus ada metode pengawasan program bantuan pangan non tunai ini.
"Artinya, bisa yang terjadi di lapangan adalah ada penerima yang tidak tepat sasaran, maka di sana harus ada sistem koreksi cepat. Nah, pengawasan di sana. Untuk sistem pengawasan saluran sekarang lebih simpel berbeda dengan dulu yang harus antre panjang. Itu tidak terjadi lagi dengan sistem non tunai ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Ini merupakan perbaikan dari BLT, lalu dulu itu ada PKH (program keluarga harapan)," kata Yunandar Eka Perwira, di Bandung, Kamis.
Anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan satu (Kota Bandung dan Kota Cimahi) ini mengatakan kebijakan program tersebut dinilainya akan mempercepat penyaluran bantuan dan dapat meningkatkan sumber daya manusia masyarakat kurang mampu mengikuti perkembangan teknologi perbankan bertransaksi.
"Ini kan mekanisme penyalurannya bisa dilakukan di elektronik warung gotong royong atau e-warong memakai kartu elektronik seperti kartu ATM," ujar dia.
Ia juga menuturkan penyaluran bantuan sosial tersebut sangat transparan dikarenakan masyarakat juga dapat mengawasi secara langsung dengan mengecek transaksi melalui data elektronik.
"Sehingga dengan adanya bantuan pangan nontunai ini, maka kedepannya tidak ada lagi keterlambatan penyaluran bantuan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di daerah ini," ujar dia.
Selain itu, lanjut Yunandar, penyalahgunaan program ini bisa lebih diminimalisir karena prosesnya dilakukan secara elektronik. "Jadi lebih baik dibandingkan bentuk BLT, program ini kan hasil evaluasi yang panjang dari program terdahulu," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan meskipun penyalurannya dilakukan secara elektronik tetap harus ada metode pengawasan program bantuan pangan non tunai ini.
"Artinya, bisa yang terjadi di lapangan adalah ada penerima yang tidak tepat sasaran, maka di sana harus ada sistem koreksi cepat. Nah, pengawasan di sana. Untuk sistem pengawasan saluran sekarang lebih simpel berbeda dengan dulu yang harus antre panjang. Itu tidak terjadi lagi dengan sistem non tunai ini," katanya.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017