Antarajabar.com - DPRD Provinsi Jawa Barat meminta dampak sosial dari tenaga kerja asing yang datang di Indonesia di era Masyarakat Ekonomi ASEAN harus dibisa diantisipasi oleh pemerintah (Kementerian Tenaga Kerja,  dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten/kota).
        
"Kita harus tahu bahwa dengan masuknya pekerja asing itu akan ada sosial yang dihasilkan, seperti pengaruh ideologi dari mereka dan lain-lain. Ini harus bisa diantisipasi," kata Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Syamsul Bachri, pada Seminar Ekonomi "Antisipasi Serbuan Tenaga Kerja Asing Pada Perdagangan Bebas MEA", di Bandung, Kamis.
        
Ia mengingatkan masyarakat agar jangan sampai MEA ini menjadi arena "penjajahan konstitusional" baru bagi bangsa Indonesia karena jika sampai tenaga kerja di Asia Tengara berbondong-bondong ke Indonesia, maka akan repot mengurus manusianya.
   
"Dan harus diingat dulu bahwa VOC datang ke Indonesia itu untuk berdagang. Setelah itu mereka malah menjajah Indonesia. Jangan sampai itu terulang kembali," ujar Syamsul.
        
Sementara itu Pengamat Ekonomi dari UIN SGD Bandung, Setia Mulyawan mengatakan gencarnya upaya pemerintah untuk mendatangkan investasi ke Indonesia harus bisa dinikmati oleh masyarakat.
        
Salah satunya, menurut dia, ialah dengan banyaknya masyarakat lokal yang terserap menjadi tenaga kerja.
        
Menurut dia, syarat mutlak agar terjadi pertumbuhan, kata dia, yakni adanya investasi tapi karena investasi yang masuk hanya dikuasai kelompok tertentu, dalam 10 tahun terakhir ini di Indonesia termasuk Jawa Barat justru muncul ketimpangan ekonomi yang setiap tahunnya terus meningkat.
   
"Jadi silakan saja Pemprov Jabar mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya ke Jabar. Tapi jangan sampai kaum marjinal kita semakin termarjinalkan karena lapangan kerjanya malah diisi oleh tenaga kerja asing. Jangan sampai pertumbuhan ini dinikmati segelintir kelompok saja," jelas Setia.

Pewarta: Ajat Sudrajat

Editor : Irawan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016