Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan bahwa pihak Provinsi Jabar harus mengejar kekurangan sekitar Rp200 miliar untuk program makan bergizi gratis.
Herman mengungkapkan bahwa hal tersebut, karena pada tahun 2025 mendatang Jawa Barat harus "mengantisipasi" dana sekitar Rp1 triliun untuk mendukung program makan siang gratis.
"Antisipasi ini, sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri terkait program tersebut. Sementara saat ini kami sudah menyiapkan sekitar Rp793 miliar," kata Herman di Bandung, Kamis.
Dana sebesar Rp793 miliar yang tersedia itu, diungkapkan oleh Herman, bersumber dari dana bagi hasil (DBH) pemerintah pusat sekitar Rp750 miliar, dan ditambah dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ditemui di sela Rapat Badan Anggaran (Banggar) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat pada Rabu (6/11), Herman mengatakan keharusan Jabar menambah Rp207 miliar bagi program itu akan dibahas dalam rapat Banggar tersebut.
"Insyaallah bisa kita penuhi. Pendapatan berarti ada update yakni naik Rp1 triliun ya," ucap Herman.
Terkait dengan kekurangan itu sendiri, Herman mengatakan pihak Pemprov Jabar akan menggenjot pendapatan dari sektor perpajakan, terutama pajak rokok, DBH pemerintah pusat, serta dividen BUMD.
"BUMD juga udah kita dorong bertahan di angka Rp385 miliar. Sebelumnya kan minta turun. Naik sekitar Rp40 miliaran ya. Itu kita masukkan sebagai tambahan pendapatan untuk memenuhi kekurangan makan siang bergizi. Sehingga overall untuk makan siang bergizi kami siapkan Rp1 triliun," ujarnya.
Jabar sendiri telah menguji coba program makan bergizi gratis di Kabupaten Sumedang di dua sekolah yang terletak di Jatigede dan Jatinangor dengan makanan senilai Rp15 ribu, yang bahan-bahannya menggunakan bahan dari daerah setempat.
"Kami gelar di perdesaan dan perkotaan. Hasilnya bagus, dari sisi manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai manajemen-nya berjalan lancar. Demikian juga dari sisi teknis ya, kan makanannya harus standar memenuhi kecukupan gizi untuk anak-anak ya, dengan Rp15 ribu ketika kami cek dan ricek sudah relatif representatif, sudah ada gambarannya. Tapi untuk nanti nilai menu makanannya kita tunggu pusat," tuturnya.
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada 2025 dan merupakan bagian dari agenda prioritas.
Program tersebut menargetkan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan anggaran mencapai Rp71 triliun yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Tujuannya untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis, mengurangi angka kekurangan gizi, dan meningkatkan kesehatan dan membangun fondasi kecerdasan generasi muda sejak dini melalui asupan makanan bergizi.
Program Makan Bergizi Gratis akan menyasar 82,9 juta jiwa. Badan Gizi Nasional pun telah menetapkan bahwa badan usaha milik desa (BUMDes) dan koperasi menjadi pemasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis. Lalu, mereka juga akan membentuk satuan pelayanan gizi (SP).
SP itu akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan yakni 1 banding 3 ribu jiwa atau 1 satuan pelayanan gizi melayani tiga ribu jiwa yang di dalamnya mencakup siswa dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita.
Herman mengungkapkan bahwa hal tersebut, karena pada tahun 2025 mendatang Jawa Barat harus "mengantisipasi" dana sekitar Rp1 triliun untuk mendukung program makan siang gratis.
"Antisipasi ini, sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri terkait program tersebut. Sementara saat ini kami sudah menyiapkan sekitar Rp793 miliar," kata Herman di Bandung, Kamis.
Dana sebesar Rp793 miliar yang tersedia itu, diungkapkan oleh Herman, bersumber dari dana bagi hasil (DBH) pemerintah pusat sekitar Rp750 miliar, dan ditambah dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ditemui di sela Rapat Badan Anggaran (Banggar) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat pada Rabu (6/11), Herman mengatakan keharusan Jabar menambah Rp207 miliar bagi program itu akan dibahas dalam rapat Banggar tersebut.
"Insyaallah bisa kita penuhi. Pendapatan berarti ada update yakni naik Rp1 triliun ya," ucap Herman.
Terkait dengan kekurangan itu sendiri, Herman mengatakan pihak Pemprov Jabar akan menggenjot pendapatan dari sektor perpajakan, terutama pajak rokok, DBH pemerintah pusat, serta dividen BUMD.
"BUMD juga udah kita dorong bertahan di angka Rp385 miliar. Sebelumnya kan minta turun. Naik sekitar Rp40 miliaran ya. Itu kita masukkan sebagai tambahan pendapatan untuk memenuhi kekurangan makan siang bergizi. Sehingga overall untuk makan siang bergizi kami siapkan Rp1 triliun," ujarnya.
Jabar sendiri telah menguji coba program makan bergizi gratis di Kabupaten Sumedang di dua sekolah yang terletak di Jatigede dan Jatinangor dengan makanan senilai Rp15 ribu, yang bahan-bahannya menggunakan bahan dari daerah setempat.
"Kami gelar di perdesaan dan perkotaan. Hasilnya bagus, dari sisi manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai manajemen-nya berjalan lancar. Demikian juga dari sisi teknis ya, kan makanannya harus standar memenuhi kecukupan gizi untuk anak-anak ya, dengan Rp15 ribu ketika kami cek dan ricek sudah relatif representatif, sudah ada gambarannya. Tapi untuk nanti nilai menu makanannya kita tunggu pusat," tuturnya.
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada 2025 dan merupakan bagian dari agenda prioritas.
Program tersebut menargetkan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan anggaran mencapai Rp71 triliun yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Tujuannya untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis, mengurangi angka kekurangan gizi, dan meningkatkan kesehatan dan membangun fondasi kecerdasan generasi muda sejak dini melalui asupan makanan bergizi.
Program Makan Bergizi Gratis akan menyasar 82,9 juta jiwa. Badan Gizi Nasional pun telah menetapkan bahwa badan usaha milik desa (BUMDes) dan koperasi menjadi pemasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis. Lalu, mereka juga akan membentuk satuan pelayanan gizi (SP).
SP itu akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan yakni 1 banding 3 ribu jiwa atau 1 satuan pelayanan gizi melayani tiga ribu jiwa yang di dalamnya mencakup siswa dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024