Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat meminta dan mendorong dinas terkait agar senantiasa memperhatikan hutan yang kritis agar segera dilakukan langkah pemulihan.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Tia Fitriani mengatakan semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kelestarian hutan, bukan hanya memanfaatkan tanpa mempedulikan konservasi dan pemulihan hutan, sementara Komisi II DPRD Jabar juga akan mengawal dan mengawasi keberadaan hutan kritis.
Baca juga: Komisi I DPRD Jabar mengusulkan penambahan kuota PPPK sektor pendidikan
"Masalah lahan kritis ini diibaratkan bola salju yang terus membesar, jika kita memang tidak peduli dengan kondisi lahan kritis saat ini, apalagi di daerah yang kondisi tanahnya labil, maka masyarakat juga yang terkena dampaknya," ujar Tia dalam keterangan di Bandung, Jumat.
Dia mengungkapkan bahwa program dari Kementerian Kehutanan dan Dinas Perhutanan di Jabar yang salah satunya upaya mitigasi bencana melalui program penyediaan bibit tanaman untuk dilakukan reboisasi di semua lahan kritis hutan di Jawa Barat harus didukung sepenuhnya.
Selain itu, pembibitan tersebut dimaksudkan agar penerima manfaatnya tepat sasaran di mana saja lokasi yang memang benar-benar membutuhkan bantuan pembibitan yang diperuntukkan untuk serapan air di kawasan lahan kritis tersebut.
Tia mencontohkan di Kabupaten Bandung banyak lahan beralih fungsi yang dimanfaatkan masyarakat secara masif untuk perkebunan tanaman sayuran yang jelas-jelas jenis tanaman sayuran tidak akan bisa menahan resapan air ketika curah hujan tinggi dan menyebabkan daerah di bawahnya menjadi terendam atau terjadi banjir.
"Ketinggian tertentu berubah menjadi lahan sayuran, dan itu menjadi salah satu penyebab kawasan di dataran rendahnya menjadi terendam banjir," kata Tia.
Tentunya, kata dia, harus ada terobosan dalam pemanfaatan lahan tersebut agar tidak secara masif pengelolaan untuk tanaman sayuran, tetapi ada pembibitan tanaman keras atau tanaman hutan yang mampu meresap curah hujan dengan cukup baik.
Selain itu, masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa tanaman buah-buahan yang memiliki waktu panen relatif singkat dapat dimanfaatkan dengan baik.
"Dengan kata lain, masyarakat juga harus berperan aktif untuk menjaga kelestarian hutan dengan mengikuti program pembibitan tanaman buah ini, hasilnya untuk masyarakat petani tetapi kelestarian hutannya juga terjaga dengan baik," tutur Tia.
Baca juga: Legislator minta Pemprov Jabar lakukan kajian terhadap 41 BUMD
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Tia Fitriani mengatakan semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kelestarian hutan, bukan hanya memanfaatkan tanpa mempedulikan konservasi dan pemulihan hutan, sementara Komisi II DPRD Jabar juga akan mengawal dan mengawasi keberadaan hutan kritis.
Baca juga: Komisi I DPRD Jabar mengusulkan penambahan kuota PPPK sektor pendidikan
"Masalah lahan kritis ini diibaratkan bola salju yang terus membesar, jika kita memang tidak peduli dengan kondisi lahan kritis saat ini, apalagi di daerah yang kondisi tanahnya labil, maka masyarakat juga yang terkena dampaknya," ujar Tia dalam keterangan di Bandung, Jumat.
Dia mengungkapkan bahwa program dari Kementerian Kehutanan dan Dinas Perhutanan di Jabar yang salah satunya upaya mitigasi bencana melalui program penyediaan bibit tanaman untuk dilakukan reboisasi di semua lahan kritis hutan di Jawa Barat harus didukung sepenuhnya.
Selain itu, pembibitan tersebut dimaksudkan agar penerima manfaatnya tepat sasaran di mana saja lokasi yang memang benar-benar membutuhkan bantuan pembibitan yang diperuntukkan untuk serapan air di kawasan lahan kritis tersebut.
Tia mencontohkan di Kabupaten Bandung banyak lahan beralih fungsi yang dimanfaatkan masyarakat secara masif untuk perkebunan tanaman sayuran yang jelas-jelas jenis tanaman sayuran tidak akan bisa menahan resapan air ketika curah hujan tinggi dan menyebabkan daerah di bawahnya menjadi terendam atau terjadi banjir.
"Ketinggian tertentu berubah menjadi lahan sayuran, dan itu menjadi salah satu penyebab kawasan di dataran rendahnya menjadi terendam banjir," kata Tia.
Tentunya, kata dia, harus ada terobosan dalam pemanfaatan lahan tersebut agar tidak secara masif pengelolaan untuk tanaman sayuran, tetapi ada pembibitan tanaman keras atau tanaman hutan yang mampu meresap curah hujan dengan cukup baik.
Selain itu, masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa tanaman buah-buahan yang memiliki waktu panen relatif singkat dapat dimanfaatkan dengan baik.
"Dengan kata lain, masyarakat juga harus berperan aktif untuk menjaga kelestarian hutan dengan mengikuti program pembibitan tanaman buah ini, hasilnya untuk masyarakat petani tetapi kelestarian hutannya juga terjaga dengan baik," tutur Tia.
Baca juga: Legislator minta Pemprov Jabar lakukan kajian terhadap 41 BUMD
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024