Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menekankan soal pentingnya visi jangka panjang dalam pengelolaan pendapatan, karena akan berpengaruh pada kesiapan menghadapi peluang sekaligus tantangan yang terus berubah dari waktu ke waktu.
Menurut Kepala Bapenda Jawa Barat Dedi Taufik, setiap pengelola pendapatan harus melihat minimal 25 tahun ke depan, terlebih saat ini ada target pemerintah pusat yang ingin merealisasikan Indonesia Emas, sehingga pemerintah daerah, khususnya Bapenda perlu memaksimalkan perannya.
Baca juga: Bapenda dan DJP Jawa Barat kerja sama integrasikan data wajib pajak
"Setiap pemerintah daerah punya peran masing-masing. Bapenda pun sama. Kita harus melihat jauh ke depan apa yang ingin dicapai untuk kemajuan bangsa. Bapenda pun punya peran yang harus dilakukan dengan baik," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Jumat.
Hal tersebut, juga disampaikan Dedi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelola Pendapatan se-Jawa Barat pada Kamis (16/5), mengingat kinerja Bapenda menjadi salah satu bagian penting bagaimana pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan hal krusial lainnya bisa berjalan untuk pemerintah daerah.
Menurut Dedi Taufik, kesamaan visi jangka panjang harus dimiliki semua pengelola pendapatan karena ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi pendapatan, dengan demikian, semua pengelola bisa menyikapi dan beradaptasi dengan kesiapan yang baik.
Faktor-faktor tersebut, di antaranya pertumbuhan ekonomi, demografi, investasi dan infrastruktur, kebijakan pajak, sektor bisnis dan industri, teknologi dan inovasi, kondisi pasar global, ketahanan lingkungan, ketahanan sosial dan kesejahteraan, ketidakpastian kondisi politik global.
"Saat perang terjadi antara Ukraina dan Rusia, atau pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, pengaruhnya sangat besar bagi pendapatan. Kondisi ini pula yang mengharuskan kita siap untuk beradaptasi dan inovasi," kata Dedi.
Dedi mengatakan bahwa solusi tersebut harus dicari, seperti terus mengembangkan pengetahuan dan inovasi teknologi agar pelayanan kepada masyarakat tetap baik.
"Serta ketimpangan pendapatan maupun integrasi data harus terus berjalan," ucap dia.
Lebih lanjut, dia juga meminta kekompakan para pengelola pendapatan se-Jawa Barat terus diperkuat serta pendapatan Rp35 triliun untuk tahun 2024 bisa terealisasi.
Dalam Rakor pengelola pendapatan se-Jawa Barat, staf ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi menyampaikan juga mengenai pentingnya kesiapan menjemput potensi dan tantangan.
"Pandemi itu bukan berarti tidak akan berulang, berarti kita harus bersiap. Kejadian kemarin pandemi membuat PAD turun, kenapa? restoran pada tutup, dan lainnya. Kedua, geopolitik yakni perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian antara Israel dan Palestina, mau enggak mau akan mempengaruhi suplai, itu pasti harga mahal, bisa inflasi dan sebagainya, makanya kita harus pintar," ujar Iwan.
Semua sebab akibat yang terjadi, harus bisa ditangkap dengan baik agar saat mendapat peluang atau bahkan tantangan, solusinya bisa segera didapatkan.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi yang berkembang cepat, jangan sampai pihak pemerintah tidak bisa mengejarnya.
Iwan menilai, Jawa barat sebagai provinsi terbesar harus terus meningkatkan penerimaan potensi daerah. Pajak konsumsi pasti naik, namun, yang harus dijaga adalah jangan sampai potensi besar konsumennya ini tidak tercukupi suplai kebutuhannya.
"Kuncinya adalah ditingkatkannya daya saing, stimulus usaha-usaha yang memang menggunakan teknologi," kata Iwan.
Menurut Iwan, sejauh ini, kinerja Pemprov Jawa Barat, khususnya Bapenda sudah sangat baik, di mana banyak inovasi yang sudah direplikasi daerah lain. Begitu pula dengan upaya integrasi data, di mana salah satu pionirnya adalah Bapenda.
"Di sisi lain kami harus mengingatkan Bapenda itu tugasnya adalah bagaimana mengelola pajak dengan fair dan transparan. Tugasnya pajak Bapenda itu kan sebetulnya tiga secara garis besar. Service yang baik, pengawasan hingga pemanfaatan teknologi. Semuanya sudah baik dan saya lihat progresnya makin baik," tutur Iwan.
Baca juga: Bapenda Jabar terus optimalkan program pemutihan BBNKB dan PKB
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jabar tekankan visi jangka panjang dalam pengelolaan pendapatan daerah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Menurut Kepala Bapenda Jawa Barat Dedi Taufik, setiap pengelola pendapatan harus melihat minimal 25 tahun ke depan, terlebih saat ini ada target pemerintah pusat yang ingin merealisasikan Indonesia Emas, sehingga pemerintah daerah, khususnya Bapenda perlu memaksimalkan perannya.
Baca juga: Bapenda dan DJP Jawa Barat kerja sama integrasikan data wajib pajak
"Setiap pemerintah daerah punya peran masing-masing. Bapenda pun sama. Kita harus melihat jauh ke depan apa yang ingin dicapai untuk kemajuan bangsa. Bapenda pun punya peran yang harus dilakukan dengan baik," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Jumat.
Hal tersebut, juga disampaikan Dedi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelola Pendapatan se-Jawa Barat pada Kamis (16/5), mengingat kinerja Bapenda menjadi salah satu bagian penting bagaimana pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan hal krusial lainnya bisa berjalan untuk pemerintah daerah.
Menurut Dedi Taufik, kesamaan visi jangka panjang harus dimiliki semua pengelola pendapatan karena ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi pendapatan, dengan demikian, semua pengelola bisa menyikapi dan beradaptasi dengan kesiapan yang baik.
Faktor-faktor tersebut, di antaranya pertumbuhan ekonomi, demografi, investasi dan infrastruktur, kebijakan pajak, sektor bisnis dan industri, teknologi dan inovasi, kondisi pasar global, ketahanan lingkungan, ketahanan sosial dan kesejahteraan, ketidakpastian kondisi politik global.
"Saat perang terjadi antara Ukraina dan Rusia, atau pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, pengaruhnya sangat besar bagi pendapatan. Kondisi ini pula yang mengharuskan kita siap untuk beradaptasi dan inovasi," kata Dedi.
Dedi mengatakan bahwa solusi tersebut harus dicari, seperti terus mengembangkan pengetahuan dan inovasi teknologi agar pelayanan kepada masyarakat tetap baik.
"Serta ketimpangan pendapatan maupun integrasi data harus terus berjalan," ucap dia.
Lebih lanjut, dia juga meminta kekompakan para pengelola pendapatan se-Jawa Barat terus diperkuat serta pendapatan Rp35 triliun untuk tahun 2024 bisa terealisasi.
Dalam Rakor pengelola pendapatan se-Jawa Barat, staf ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi menyampaikan juga mengenai pentingnya kesiapan menjemput potensi dan tantangan.
"Pandemi itu bukan berarti tidak akan berulang, berarti kita harus bersiap. Kejadian kemarin pandemi membuat PAD turun, kenapa? restoran pada tutup, dan lainnya. Kedua, geopolitik yakni perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian antara Israel dan Palestina, mau enggak mau akan mempengaruhi suplai, itu pasti harga mahal, bisa inflasi dan sebagainya, makanya kita harus pintar," ujar Iwan.
Semua sebab akibat yang terjadi, harus bisa ditangkap dengan baik agar saat mendapat peluang atau bahkan tantangan, solusinya bisa segera didapatkan.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi yang berkembang cepat, jangan sampai pihak pemerintah tidak bisa mengejarnya.
Iwan menilai, Jawa barat sebagai provinsi terbesar harus terus meningkatkan penerimaan potensi daerah. Pajak konsumsi pasti naik, namun, yang harus dijaga adalah jangan sampai potensi besar konsumennya ini tidak tercukupi suplai kebutuhannya.
"Kuncinya adalah ditingkatkannya daya saing, stimulus usaha-usaha yang memang menggunakan teknologi," kata Iwan.
Menurut Iwan, sejauh ini, kinerja Pemprov Jawa Barat, khususnya Bapenda sudah sangat baik, di mana banyak inovasi yang sudah direplikasi daerah lain. Begitu pula dengan upaya integrasi data, di mana salah satu pionirnya adalah Bapenda.
"Di sisi lain kami harus mengingatkan Bapenda itu tugasnya adalah bagaimana mengelola pajak dengan fair dan transparan. Tugasnya pajak Bapenda itu kan sebetulnya tiga secara garis besar. Service yang baik, pengawasan hingga pemanfaatan teknologi. Semuanya sudah baik dan saya lihat progresnya makin baik," tutur Iwan.
Baca juga: Bapenda Jabar terus optimalkan program pemutihan BBNKB dan PKB
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jabar tekankan visi jangka panjang dalam pengelolaan pendapatan daerah
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024