Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon bekerjasama dengan BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi terbaru guna meningkatkan pelayanan prima untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSD Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat.
"Kami memberikan apresiasi dan dukungan untuk inovasi Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan dan Portal Quick Respon Fasilitas Kesehatan di RS Gunung Jati," kata Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi di Cirebon, Jumat.
Baca juga: Sosialisasi bersama di Kota Cirebon, BPJS Kesehatan ajak pemberi kerja patuhi kewajibannya
Agus menjelaskan program inovasi itu menjadi langkah strategis hasil kolaborasi dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, selaku lembaga yang diberikan tugas khusus memberikan jaminan sosial di bidang kesehatan.
Dengan hadirnya layanan tersebut, peserta JKN di Kota Cirebon yang datang ke RSD Gunung Jati dapat menggunakannya sebagai media untuk mempercepat proses aduan dan pemberian informasi.
"Tadi sudah kita tinjau, itu menjadi sebuah bagian dari pintu untuk bisa masuk yang sudah terkoneksi dengan fasilitas kesehatan di RSD Gunung Jati, ada beberapa hal yang bisa disampaikan keluhan, antrean, riwayat kesehatan yang bisa diakses masyarakat," katanya.
Pemkot Cirebon, kata dia, sangat mengapresiasi inovasi terbaru itu, namun tetap menekankan pentingnya kerja sama antara instansi terkait khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPJS Kesehatan.
Ia mengemukakan sinergi yang terbangun antara Pemkot Cirebon dan BPJS Kesehatan telah berhasil mencatatkan angka Universal Health Coverage (UHC) sebesar 101,2 persen.
Menurut dia, UHC adalah skema kerja sama yang melibatkan Pemkot Cirebon dan BPJS Kesehatan untuk menjaminkan seluruh penduduk (95% dari populasi) pada program JKN yang menggunakan dana APBD dalam pembayaran iuran.
"Sekarang kita sudah UHC 101,2 persen. Kenapa bisa terjadi 100 persen lebih, inilah rekonsiliasi data yang dibutuhkan. Sehingga masyarakat merasa bahwa inilah peran pemerintah yang hadir melalui BPJS, Dinkes dan lainnya," jelasnya.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon Ni Ketut Sri Budiani mengatakan untuk program informasi terpadu itu secara bertahap akan dibuka pada delapan rumah sakit dan enam klinik utama di Kota Cirebon pada Oktober 2023.
Baca juga: 166.000 peserta PBI BPJS asal Cirebon dinonaktifkan
Ia mengatakan sebelumnya di rumah sakit terdapat satu petugas BPJS Kesehatan yang melayani para peserta JKN. Namun hal tersebut belum berjalan efektif.
"Sebelumnya ada petugas BPJS satu tapi mobile dan berkolaborasi dengan petugas rumah sakit. Kalau sekarang ada loket, informasi bisa diberikan langsung sesuai jam pelayanan," katanya.
Ia menilai pusat informasi BPJS Kesehatan itu bisa didatangi oleh peserta JKN ketika membutuhkan informasi. "Nanti yang mau memberikan pengaduan ke loket, layanan dipercepat," ucap dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Kami memberikan apresiasi dan dukungan untuk inovasi Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan dan Portal Quick Respon Fasilitas Kesehatan di RS Gunung Jati," kata Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi di Cirebon, Jumat.
Baca juga: Sosialisasi bersama di Kota Cirebon, BPJS Kesehatan ajak pemberi kerja patuhi kewajibannya
Agus menjelaskan program inovasi itu menjadi langkah strategis hasil kolaborasi dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, selaku lembaga yang diberikan tugas khusus memberikan jaminan sosial di bidang kesehatan.
Dengan hadirnya layanan tersebut, peserta JKN di Kota Cirebon yang datang ke RSD Gunung Jati dapat menggunakannya sebagai media untuk mempercepat proses aduan dan pemberian informasi.
"Tadi sudah kita tinjau, itu menjadi sebuah bagian dari pintu untuk bisa masuk yang sudah terkoneksi dengan fasilitas kesehatan di RSD Gunung Jati, ada beberapa hal yang bisa disampaikan keluhan, antrean, riwayat kesehatan yang bisa diakses masyarakat," katanya.
Pemkot Cirebon, kata dia, sangat mengapresiasi inovasi terbaru itu, namun tetap menekankan pentingnya kerja sama antara instansi terkait khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPJS Kesehatan.
Ia mengemukakan sinergi yang terbangun antara Pemkot Cirebon dan BPJS Kesehatan telah berhasil mencatatkan angka Universal Health Coverage (UHC) sebesar 101,2 persen.
Menurut dia, UHC adalah skema kerja sama yang melibatkan Pemkot Cirebon dan BPJS Kesehatan untuk menjaminkan seluruh penduduk (95% dari populasi) pada program JKN yang menggunakan dana APBD dalam pembayaran iuran.
"Sekarang kita sudah UHC 101,2 persen. Kenapa bisa terjadi 100 persen lebih, inilah rekonsiliasi data yang dibutuhkan. Sehingga masyarakat merasa bahwa inilah peran pemerintah yang hadir melalui BPJS, Dinkes dan lainnya," jelasnya.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon Ni Ketut Sri Budiani mengatakan untuk program informasi terpadu itu secara bertahap akan dibuka pada delapan rumah sakit dan enam klinik utama di Kota Cirebon pada Oktober 2023.
Baca juga: 166.000 peserta PBI BPJS asal Cirebon dinonaktifkan
Ia mengatakan sebelumnya di rumah sakit terdapat satu petugas BPJS Kesehatan yang melayani para peserta JKN. Namun hal tersebut belum berjalan efektif.
"Sebelumnya ada petugas BPJS satu tapi mobile dan berkolaborasi dengan petugas rumah sakit. Kalau sekarang ada loket, informasi bisa diberikan langsung sesuai jam pelayanan," katanya.
Ia menilai pusat informasi BPJS Kesehatan itu bisa didatangi oleh peserta JKN ketika membutuhkan informasi. "Nanti yang mau memberikan pengaduan ke loket, layanan dipercepat," ucap dia.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023