Antarajawabarat.com,28/3 - Sepuluh pemerintah provinsi termasuk Pemprov Jabar mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat terkait dalam kinerja pelayanan publik, di Balai Kartini Jakarta, Kamis.
Berdasarkan siaran pers dari Humas Pemprov Jabar, penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.
Dua pemerintah provinsi peringkat teratas mendapat penghargaan berupa piala, sedangkan delapan pemprov lainnya memperoleh piagam penghargaan. Posisi teratas ditempati oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah sedangkan Jawa Barat menempati posisi ketiga.
Dari Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan Kota Depok mendapatkan Piagam Citra Bhakti Abdi Negara Tahun 2011 sedangkan RSUD Al Ihsan menempati peringkat delapan dari 33 Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Tahun 2012.
Untuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jabar mendapatkan peringkat kedua dalam kategori Kinerja Pelayanan Publik Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Tahun 2012.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar mendapatkan peringkat keenam untuk kategori Kinerja Pelayanan Publik Pelayanan Informasi Pemerintah Provinsi Tahun 2012. Untuk Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar Wanayasa, Purwakarta mendapatkan peringkat kedua untuk kategori Unit Pelayanan Pilihan I Pemerintah Provinsi Tahun 2012.
Untuk Kategori Unit Pelayanan Pilihan II Pemerintah Provinsi Tahun 2012, Dispenda Jawa Barat mendapatkan peringkat ketiga dan Kabupaten Majalengka menerima Piala Citra Bhakti Abdi Negara Tahun 2011 dari kategori pemerintah kabupaten/kota.
Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Pemprov Jawa Barat Ruddy Gandakusumah menuturkan penghargaan tersebut merupakan apresiasi dari Negara terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Pelayanan yang baik, menunjukkan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, yang pada gilirannya akan mempertebal kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya," kata Ruddy.
Ia menambahkan, pemberian penghargaan tersebut juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi guna memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk terus memberikan pelayanan terbaiknya.
Dalam beberapa tahun terakhir dikenal adanya dua jenis penghargaan pelayanan publik, yakni Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) dan Citra Pelayanan Prima (CPP).
Penghargaan CBAN diberikan kepada tokoh yang dinilai memiliki komitmen kuat dan kepeloporan dalam menggerakkan birokrasi di jajarannya untuk mewujudkan pelayanan prima, sedangkan CPP, merupakan penghargaan untuk unit-unit pelayanan publik terbaik.
"Kedua jenis penghargaan itu dirasakan telah banyak memberikan motivasi bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, bahkan BUMN untuk berpacu dan berinovasi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta stakeholders," katanya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama seluruh instansi pusat dan daerah tak pernah berhenti mendorong dan memfasilitasi unit pelayanan publik dalam memperbaiki pelayanan publiknya.
Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang merupakan landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang adil dari birokrasi pemerintah.
Undang-undang tersebut juga memerintahkan perlunya dilakukan pembinaan, monitoring, serta evaluasi terhadap penyelenggara pelayanan public, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat kelurahan/Desa.
Hal itu juga dilakukan terhadap unit-unit penyelenggara pelayanan, seperti rumah sakit, sekolah, KUA, pelayanan perijinan terpadu, dan lain-lain.***4***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
Berdasarkan siaran pers dari Humas Pemprov Jabar, penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.
Dua pemerintah provinsi peringkat teratas mendapat penghargaan berupa piala, sedangkan delapan pemprov lainnya memperoleh piagam penghargaan. Posisi teratas ditempati oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah sedangkan Jawa Barat menempati posisi ketiga.
Dari Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan Kota Depok mendapatkan Piagam Citra Bhakti Abdi Negara Tahun 2011 sedangkan RSUD Al Ihsan menempati peringkat delapan dari 33 Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Tahun 2012.
Untuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jabar mendapatkan peringkat kedua dalam kategori Kinerja Pelayanan Publik Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Tahun 2012.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar mendapatkan peringkat keenam untuk kategori Kinerja Pelayanan Publik Pelayanan Informasi Pemerintah Provinsi Tahun 2012. Untuk Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar Wanayasa, Purwakarta mendapatkan peringkat kedua untuk kategori Unit Pelayanan Pilihan I Pemerintah Provinsi Tahun 2012.
Untuk Kategori Unit Pelayanan Pilihan II Pemerintah Provinsi Tahun 2012, Dispenda Jawa Barat mendapatkan peringkat ketiga dan Kabupaten Majalengka menerima Piala Citra Bhakti Abdi Negara Tahun 2011 dari kategori pemerintah kabupaten/kota.
Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Pemprov Jawa Barat Ruddy Gandakusumah menuturkan penghargaan tersebut merupakan apresiasi dari Negara terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Pelayanan yang baik, menunjukkan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, yang pada gilirannya akan mempertebal kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya," kata Ruddy.
Ia menambahkan, pemberian penghargaan tersebut juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi guna memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk terus memberikan pelayanan terbaiknya.
Dalam beberapa tahun terakhir dikenal adanya dua jenis penghargaan pelayanan publik, yakni Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) dan Citra Pelayanan Prima (CPP).
Penghargaan CBAN diberikan kepada tokoh yang dinilai memiliki komitmen kuat dan kepeloporan dalam menggerakkan birokrasi di jajarannya untuk mewujudkan pelayanan prima, sedangkan CPP, merupakan penghargaan untuk unit-unit pelayanan publik terbaik.
"Kedua jenis penghargaan itu dirasakan telah banyak memberikan motivasi bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, bahkan BUMN untuk berpacu dan berinovasi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta stakeholders," katanya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama seluruh instansi pusat dan daerah tak pernah berhenti mendorong dan memfasilitasi unit pelayanan publik dalam memperbaiki pelayanan publiknya.
Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang merupakan landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang adil dari birokrasi pemerintah.
Undang-undang tersebut juga memerintahkan perlunya dilakukan pembinaan, monitoring, serta evaluasi terhadap penyelenggara pelayanan public, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat kelurahan/Desa.
Hal itu juga dilakukan terhadap unit-unit penyelenggara pelayanan, seperti rumah sakit, sekolah, KUA, pelayanan perijinan terpadu, dan lain-lain.***4***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013