Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat (Jabar) Boy Iman Nugara mengatakan jumlah rumah tidak layak huni yang sudah diperbaiki mencapai sekitat 21 ribu unit dari target 31.500 unit pada 2021.

"Untuk realisasi perbaikan 31.500 rumah tidak layak huni (rutilahu) pada 2021, sebagian sudah berlangsung dengan nilai Rp17,5 juta per unit. Yang sudah selesai diperbaiki sebanyak 21 ribu. Sisanya, sekitar 40 persen, sedang berjalan hingga akhir tahun ini," kata Boy Iman Nugraha dalam keterangan resminya, Senin.

Boy menjelaskan dari satu rumah tak layak huni yang diperbaiki itu bisa menggerakkan beberapa kegiatan di belakangnya antara lain pengrajin batu bata, tukang kayu, dan dari satu rumah itu rata-rata tujuh tenaga kerja.

"Jadi bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Ini harus kita cermati bersama bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Jabar, tugas dari pimpinan selain membangun itu juga harus menciptakan stimulus terhadap pergerakan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga optimalisasi dari hasil," katanya.

Disperkim Provinsi Jabar, kata Boy, selama ini memiliki sejumlah program strategis yang berkaitan dengan bangunan gedung, serta infrastruktur perumahan dan permukiman.

"Antara lain pembangunan Gedung Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jabar itu adanya di Jalan Riau, pembangunan creative center ada di Kota Cirebon, Purwakarta dan Kota Bogor," kata Boy.

Kemudian  pembangunan Pusat Budaya Pager Ageung di Tasikmalaya, ini semua dalam rangka mendukung Jabar Juara itu di sisi bangunan gedung," tambahnya.

Boy juga menuturkan, untuk sektor air bersih, Disperkim Jabar membangun sistem penyediaan air bersih (air minum), khususnya di pedesaan yang berada di beberapa daerah.

"Di sisi sektor air bersih, di mana membangun sistem penyediaan air bersih di PAM pedesaan ada di beberapa lokasi, di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, serta banyak titik-titik dalam bentuk bantuan keuangan," ujarnya.

Terkait persampahan, Disperkim Jabar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan stimulasi bagi masyarakat untuk mengelola sampah mulai dari hulu.

"Program sampah ini sudah dilaksanakan di kantor Disperkim Provinsi Jawa Barat dan di apartemen transit kami di empat lokasi yang di dalamnya dihuni 1.560 kepala keluarga," katanya.

"Dan itu dikemas dalam kegiatan nyeupah (nyetor sampah jadi berkah) jadi masyarakat mengumpulkan sampah di rumahnya dan setiap hari Jumat disetorkan kepada pengelola sampah, nanti akan ditukar dalam bentuk kupon atau uang.

"Kalau uang, akan masuk ke rekeningnya, dan kalau bentuk kupon, itu akan ditukar dengan sembako dan kita sudah kerja sama dengan salah satu toko serba ada sehingga setiap hari Jumat mereka datang ke apartemen transit itu nanti warga menukarkan kuponnya dengan mimyak goreng, gula atau sembako lain," tambahnya.

Menurut Boy, untuk program tersebut, sampah yang bisa ditukar tidak hanya sebatas sampah plastik, tetapi juga sampah-sampah elektronik dari masyarakat.

"Jadi yang membuang TV, radio maupun elektronik lain, itu sudah bisa. Kita pun memfasilitasi kabupaten/kota dalam rangka pembangunan pengelolaan sampah regional bekerja sama dengan DLH untuk penanganan sampah regional," ujarnya.

Selain itu, menurut Boy, untuk mendukung Jabar Juara dan mengakselerasi pencapaian target di Jabar, Disperkim Jabar sedang membangun klinik sanitasi.

"Pencapaian target di Jabar ini yang secara kewenangan ada di kabupaten/kota, tetapi secara akselerasi kita stimulus dari pemerintah provinsi dan itu dalam bentuk bantuan keuangan itu yang pertama," katanya.

"Yang kedua kami pun memberikan beberapa pilot project yang pembangunan sanitasi berbasis kepada CSR, jadi kami sudah membangun di dua lokasi di mana pembangunannya dibiayai oleh dana CSR," kata dia.

Baca juga: 1.500 rumah tak layak huni di Karawang diperbaiki tahun ini

Baca juga: DPRD Jawa Barat ingin harga satuan pembangunan Rutilahu dinaikkan

Baca juga: DPRD Jabar minta anggaran Program Rutilahu di Subang dinaikkan
 

Pewarta: ASJ

Editor : Ajat Sudrajat


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021